Hibah dan Bansos di Kabupaten Tangerang Bermasalah

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemkab Tangerang pada 2016 diduga bermasalah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan catatan atas penggunaan dana tersebut.
Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Aco Ardiansyah mengatakan terjadi kejanggalan dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemkab Tangerang 2016.

Dalam laporan yang diterbitkan tahun 2017 ini, pihaknya menemukan ada tujuh Satuan Perangkat Perangkat Dinas (SKPD) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberian dana hibah serta empat SKPD dalam pemberian bansos.

“Semestinya, semua mekanisme pemberian dana hibah dan bansos mengacu kepada Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dalam pemberian hibah,” ujarnya, Senin (11/12/2017).

Aco menjelaskan, dalam proses pemberian bantuan tersebut, calon penerima mengajukan proposal yang kemudian diverifikasi oleh SKPD yang ditunjuk Bupati, kemudian SKPD tersebut menyampaikan usulan calon penerima kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Yang terjadi proposal bantuan hibah dan bansos disampaikan kepada SKPD setelah keputusan Bupati Tangerang tentang calon penerima hibah dan bansos dikeluarkan. Parahnya, SKPD tersebut tidak melakukan verifikasi usulan serta tidak menyampaikan rekomendasi kepada TAPD atas calon penerima hibah dan bansos tersebut.

“Ini jelas Permendagri dan Peraturan Bupati yang dibuat oleh Bupati Tangerang sendiri,” jelas Aco.

Ia menduga bahwa hal ini dilakukan terencana, karena dengan mekanismenya sangat terstruktur, meski ada regulasi yang dilanggar,” tambahnya.

Parahnya lagi, kata Aco, masih ada 33 penerima dana hibah dana 55 penerima bansos belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban.

“Namun sayangnya, BPK tidak melampirkan nama-nama lembaga atau kelompok penerima dana hibah dan bansos itu, sehingga kami tidak bisa melakukan tracking lapangan,” imbuhnya.

Hingga audit tersebut dipublikasikan, Pemkab Tangerang juga belum memberikan sanksi dan memasukkan kedalam daftar hitam penerima hibah untuk Lembaga/Badan/Organsasi Kemasyarakatan yang belum menyampaikan pertanggungjawabannya tersebut.

“Ini yang menjadi tanda tanya besar kami, kenapa tidak ada tindakan tegas kepada penerima dana hibah dan bansos itu,” tukasnya.

Diketahui, dalam APBD perubahan 2016, Pemkab Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 83.607.200.000 untuk dana hibah dan Rp33.869.000.000 untuk bantuan sosial. (rr/firda)