Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

Kebut-kebutan Holding BUMN

Empat BUMN tambang resmi diholding pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam) mengalihkan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) sebagai induk holding. Ketiganya pun rela status Badan Usaha Milik negara (BUMN) nya hilang dan turun derajat menjadi anak perusahaan BUMN. Apakah dengan holding, BUMN tambang bisa menguatkan industri tambang nasional? Atau justru sebaliknya? Mengingat sebagai induk holding, Inalum adalah perusahaan baru, belum terdaftar di lantai bursa dan belum berpengalaman seperti halnya Antam, Timah dan Bukit Asam, sehingga rawan mengalami fraud?

Tentu permasalahan holding tambang ini menjadi bahan pertanyaan publik. Senayan pun merasa holding tambang ini seolah dipaksakan, dengan menihilkan peran DPR. DPR menyebut, penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN harus melalui persetujuan DPR. Sementara di sisi lain, sudah hampir tiga tahun Menteri BUMN, Rini Suwandi tidak pernah lagi menyambangi senayan karena diboikot. Rini bahkan bersikukuh bahwa holding BUMN bisa dilakukan tanpa ada persetujuan DPR. Bagimana bisa antara lembaga saling mempertahankan ego dengan saling boikot? Bukankah nasib rakyat ada di pundak mereka?

Belum juga selesai polemik holding tambang, Rini kembali berancang-ancang membentuk holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) yang rencananya akan diselesaikan pada bulan Februari 2018. Skema holding BUMN migas terdiri atas PT Pertamina sebagai induk holding dengan kepemilikan saham 100 persen dimiliki oleh Negara, yang akan menguasai PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anak holding melalui pengalihan 57 persen kepemilikan saham.

Sebelumnya, dalam surat yang dikirimkan oleh Rini yang ditujukan kepada PGN, yang beredar di kalangan media pada Senin (4/12/2017), Rini meminta Direksi PGN untuk mengadakan RUPSLB. Bahkan Rini mengaku, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham Pertamina sebagai induk holding migas sudah disampaikan kepada Presiden.

Kenapa Rini seperti main kebut Holdingisasi BUMN sebelum tahun 2019? Benarkah dengan diholding, kinerja BUMN akan lebih efisien dan manajemennya lebih optimal?

Namun, jika pembentukan holding BUMN malah menambah jalur birokrasi, memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, sehingga menghambat kinerja BUMN yang berimbas kepada gagalnya peningkatan pendapatan BUMN, lalu buat apa diholding? jangan-jangan holding BUMN ternyata hanya bersifat eksperimental?

Jika tujuannya membentuk super BUMN yang sahamnya dijual di lantai bursa, dan penguasaan sahamnya diserahkan ke pasar. Artinya akan ada potensi di privatisasi. Bukankah itu akan melanggar UUD 45 pasal 33? Atau, mungkin Rini salah memaknai kalimat “dikuasai negara” dalam UUD pasal 33 tersebut?

Jangan-jangan holding BUMN dikebut ini karena ada hubungannya dengan pemilu 2019? Akankah holding BUMN mampu mengharumkan dan menaikkan elektabilitas Jokowi atau justru sebaliknya?

Sumber: watyutink.com

Berita Lainnya
Leave a comment