Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

Aneh, Lahan Milik Pemkot Malah Digarap Swasta

Tangerang – Polemik aset daerah milik Kota Tangerang yang telah diserahkan Pemkab Tangerang sejak 1997 masih menimbulkan permasalahan. Mulai dari pendataan hingga dugaan sejumlah aset yang diduga susut sejak dilakukan penyerahan.

Sejak Kota Tangerang berdiri ada beberapa lahan yang sudah diserahkan Pemkab Tangerang. Diantaranya 448 bidang tanah, 314 unit bangunan, 88.945 perlengkapan kantor, serta 105 unit kendaraan operasional alat berat. Seiring berjalannya waktu aset-aset yang diserahkan diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya. Seperti diduga ada yang beralihfungsi menjadi tempat komersial dan lain sebagainya. Nah, hal ini harusnya ditertibkan, minimal tidak ada lagi kesalahan pencatatan atau berkurangnya jumlah aset. Ini agar tidak terjadi persoalan yang berakibat dibawa ke ranah hukum lantaran adanya pelanggaran.

Aliansi LSM Tangerang Akhwil meminta Walikota Tangerang, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten memberikan klarifikasi tentang berita serah terima aset Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang. Karena menurut Akhwil, aset yang diserahkan itu strategis dan mempunyai nilai yang ekonomis. Sehingga bila dimanfaatkan sebaik mungkin akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berimbas peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia mencontohkan sejumlah aset yang diserahkan, seperti terminal Cikokol di Jalan HM Thamrin, tanah kosong rencana kantor Kadin, serta terminal Cimone. Khusus di terminal Cimone diduga kuat banyak ditemukan sebagian aset yang diserahkan tidak disertai dokumen/data menjadi bukti hak kepemilikan. Sehingga, menyebabkan legalitas hukum luas dan batas ada tidak jelas.

“Hal itulah yang menyebabkan sejumlah lahan aset yang diserahkan Pemkab Tangerang ada yang digelapkan dan dikuasai oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan barang milik negara penyerahannya harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Apalagi jika asetnya sampai berkurang, tentunya bisa dikatakan adanya korupsi.
Oleh karena itu, sebelum permasalahan ini masuk dalam ranah hukum, Akhwil meminta Walikota Tangerang untuk memberikan keterangan soal aset.

“Masalahnya apakah lahan yang diserahakan sudah didaftarkan pada inventaris barang milik daerah Pemkot Tangerang. Ini yang masih rancu,” pinta Ahkwil.

Akhwil juga menduga lahan yang ada saat ini sudah menyusut. Pasalnya, seperti lahan bekas terminal Cikokol yang telah diserahakan oleh Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang itu luas awal sekitar 23.000 meter persegi, dan saat ini dari hasil penelusuranya hanya ada sekitar 10 meter persegi.

“Ada sekitar 8 sampai 10 ribu meter persegi lahan terminal Cikokol yang hilang dan diduga beralih fungsi menjadi milik mall Tangerang City. Pemkot belum menjelaskan apakah lahan bekas Terminal Cikokol itu dalam proses peralihanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti lahan aset Pemkab Tangerang yang sudah diserahakan terhadap Pemkot Tangerang yang diduga hilang. Pengumpulan bukti tersebut dilakukan untuk menempuh jalur hukum.

“Kami sudah mendapatkan beberapa barang bukti, salah satunya surat dari Bupati Tangerang pada tahun 2012 yang ditandatangani Bupati Ismet Iskandar yang menyatakan kalau lahan eks Terminal Cikokol sudah diserahkan ke Pemkot Tangerang bersamaan dengan pendirian Kota Tangerang pada tahun 1993. Adapun luasnya mencapai 23.000 meter2 dan lahan kosong di depan eks Partai Golkar di Jalan Perintis Kemerdekaan seluas 2.300 meter persegi,” terangnya.
Akhwil juga menduga adanya upaya penggelapan atas lahan bekas terminal Cikokol, untuk kepentingan komersial Tangerang City.

“Sangat mudah untuk melacak tanah yang hilang tersebut, dengan melakukan pengukuran ulang Taman Potret, apakah luasnya mencapai 23.000 meter. Jika dihitung dari jumlah luas tanah yang hilang, maka ada potensi kerugian negara yang cukup besar dalam kasus ini,” paparnya.

Oleh karena itu, Ia berharap Pemkot Tangerang sebagai pemilik aset harus dapat memperjuangkan kembali asetnya berdasarkan hasil serah terima dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang.

“Kalau dihitung harga saat ini mencapai Rp 10 juta per meter, maka nilai kerugian negara itu mencapai ratusan miliar kalau tanah yang hilang tersebut mencapai 15 ribu meter persegi,” tandasnya.

Kordinator aktivis LSM Tangerang Hendri Zein mengaku akan melayangkan somasi kepada Walikota Tangerang, karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap aset-asetnya yang diduga telah digelapkan dan dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau tidak mengindahkan surat somasi, kami berjanji permasalahan aset ini akan dibawa ke ranah hukum supaya Walikota Tangerang, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten dan pihak lainnya yang terlibat dalam masalah ini bisa memberikan klarifikasi,” tandasnya.

Sayangnya Asisten Daerah I Kota Tangerang Ivan Yudhianto tidak bisa dihubungi. Beberapa kali Respublika.id menghubungi, namun tidak ada jawaban. (man/firda)

Berita Lainnya
Leave a comment