Resolusi 2018: Aman, Nyaman, Menyenangkan

Banyak harapan di tahun 2018. Semua harapan tersebut biasanya berkeinginan baik. Dari usaha, kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Semua menginginkan ada perubahan di tahun baru . Tak terkecuali sejumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kota Tangsel.

Para pelaku UKM ini pada detik-detik pergantian tahun mengadakan diskusi yang digagas oleh Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang Selatan. Bekerjasama dengan Banten Resto di Pamulang.
Hadir dalam kegiatan ini pengusaha Muhammad Hasan, Sekretaris Dinas Pariwisata Agus Budi Darmawan, serta Pengamat Ekonomi Djaka Badranaya.

Diskusi yang berjalan kurang lebih dua jam ini terlihat santai namun serius.
Seperti pengusaha Muhammad Hasan yang menginginkan proteksi pemerintah daerah kepada pelaku UKM. Ia juga berharap investasi di Tangsel bisa lebih mudah lagi. Tidak ada namanya dipersulit. Makanya, Hasan mengusung tema tahun 2018 sebagai momentum, aman, nyaman, dan menyenangkan. Maksudnya pertumbuhan UKM bisa pesat, cepat, sehingga kesejahteraan bisa terus meningkat. “Kita sebagai pengusaha menginginkan semuanya mudah. Investasi tidak dipersulit, sehingga ada peningkatan kapital. Bisa ini dapat terjadi yang diuntungkan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Hasan juga menyinggung soal pengusaha yang jumlahnya masih terhitung minim, di bawah 2 persen. Padahal ideal sebuah negara lebih dari 2 persen. Ia mencontohkan Singapura yang tumbuh pesat lantaran jumlah pengusahanya terhitung ideal, mencapai 3 persen lebih. Nah, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong lahirnya pengusaha baru.

“Maka itu, ayo sama-sama kita mendorong pengusaha dimudahkan urusannya, baik perizinan, pemasaran, hingga diberikan ruang untuk bisa berekspresi,” katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangsel Agus Budi Darmawan memaparkan pentingnya peranan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Artinya semua berperan aktif, tidak hanya dari pemerintah. Ia yakin bila hal itu dapat berjalan akan tercipta sinergisitas yang tentunya menguntungkan semua pihak.

“Tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah. Pengusaha, media, akademisi, dan lain sebagainya juga harus ikut terlibat aktif. Bila ini dapat berjalan saya yakin kesejahteraan akan meningkat,” ujarnya.
Pengamat ekonomi Djaka Badranaya mengatakan, peran pemerintah masih terhitung lemah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil dan menengah. Ia mencontohkan tahun 2017 di mana pemerintah seakan sibuk dengan program infrastruktur, hingga terkesan mengabaikan pelaku UKM. Padahal potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha ini sangat besar.

“Di sini peranan pemerintah sangat kecil. Ambil contoh Dinas Koperasi dan UKM yang hanya diberikan anggaran Rp15 miliar untuk satu tahun. Ini kecil sekali jika dibandingkan dengan total APBD yang mencapai 3,4 triliun,” ujarnya.

Maka itu, jika kebijakan ini masih dilakukan, ia pesimis bakal ada perubahan yang signifikan dalam pertumbuhan UKM. Semua akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang berubah sama sekali. Kecuali ada kebijakan anggaran yang lebih peduli kepada pelaku UKM. “Kalau saya prediksi tidak bakalan berubah. Masih sama selagi pos anggarannya kecil,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Tangsel Sudin Antoro berharap diskusi ini bisa dijadikan rumusan untuk kebijakan pemkot dalam memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pelaku UKM. Meskipun, ia mengakui untuk anggaran yang disediakan amat kecil dibandingkan pos untuk infrastruktur dan lain sebagainya.

“Ini yang harus dibenahi. Jangan sampai potensi UKM yang sedemikian besar hilang gara-gara kebijakan yang tidak memihak,” ujarnya. (firda)