Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

Truth Nilai Pelantikan Camat Setu dan Pondokaren Ilegal

Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemkot kepada DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis (15/03/18). Pelaporan tersebut terkait pelantikan Camat Pondokaren dan Camat Setu pada 22 Februari lalu tanpa melalui prosedur lelang.

Aco Ardiansyah Ketua TRUTH Tangsel mengatakan ada beberapa catatan yang membuat proses pelantikan  tersebut tidak sah. Yakni Camat Setu dan Pondokaren dilantik tanpa melalui mekanisme lelang jabatan. Seharusnya Kepala Perangkat daerah dengan jabatan administrator, pengisiannya harus diakukan dengan mekanisme seleksi secara terbuka sesuai dengan proses seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 234 ayat (4), UU 5/2014 Tentang ASN, PP 11/2017 Tentang Manajemen PNS dan Permenpan RB 13/2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

“Dalam UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat (4) berbunyi proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara,” jelas Aco.

Sementara itu Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi TRUTH Jupry Nugroho mengatakan bahwa DPRD harus bernyali dan berani sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

“Sudah 2 kali kami (TRUTH) meminta DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki prosesnya dan memanggil Pansel untuk mempertanggungjawabkan pelantikan  Camat Setu dan Pondokaren dilantik tanpa adanya proses lelang. Kami minta dewan panggil walikota dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Serta menindak lanjuti laporan dan tuntutan kami yang sebelumnya,” tegasnya.

Menurut Jupry, apabila DPRD Tangsel  tidak merespon laporan pihaknya, TRUTH menduga bahwa fungsi pengawasan memang tidak pernah dijalankan oleh wakil rakyat.

“Sebagai konsekuensi perlu dipertimbangkan lagi pantaskah para Wakil masyarakat tersbut untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat pada periode berikutnya,” tutupnya. (den/firda)

Berita Lainnya
Leave a comment