KPU Jangan Blunder, Awas Partisipasi Rendah!
KPU Kota Tangerang kini dihadapkan pada tiga pekerjaan jelang coblosan 27 Juni mendatang. Pertama masalah administrasi, kedua masalah sosialisasi, dan ketiga masalah partisipasi. Dua hal pertama rasanya bisa dilakukan. Sedang masalah partisipasi jadi pekerjaan paling berat. Apalagi dengan anggaran yang besar, namun ternyata partisipasi rendah, itu menunjukkan kegagalan KPU dalam bekerja.
Demikian dikatakan Akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang Achmad Chumaedi, saat dihubungi, Minggu (18/3/2018) malam.
Baca juga
Kata Chumaedi, dengan problem tersebut harusnya KPU bekerja sesuai perencanaan saja. Jangan sampai bermain politik. Misal cuma mensosialisasikan satu pasangan saja. Meskipun pada pemilu tahun ini hanya satu pasangan yang ikut pilkada. Tetapi menginformasikan masyarakat bisa juga memilih kotak kosong itu juga perlu dilakukan.
Ia menilai jika dalam sosialisasi hanya satu pasangan yang disosialisasikan akan menimbulkan antipati masyarakat. Khawatir, warga berfikir, KPU dianggap jadi tim kampanye petahana. Bukannya mensosialisasikan masyarakat agar berbondong-bondong datang ke TPS.
“Ini yang harus jadi pelajaran KPU. Bukan cuma masang spanduk, banner, dan sebagainya di sejumlah ruas jalan. Tapi meyakinkan warga kalau pemilu itu penting. Bukan malah terlibat politik, misal dengan sosialisasikan satu pasangan. Saya wanti-wanti, KPU jangan blunder, nanti partisipasi rendah,” katanya.
Persoalan KPU dianggap tidak netral sempat menjadi sorotan. Bahkan Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Patriot Nasional Saipul Basri terang-terangan bilang KPU tidak netral dan mulai berpolitik.
Menurutnya, ketidaknetralan itu tercermin saat KPU mensosialisasikan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang melalui Alat Peraga Kampanye (APK) yang disebar di 13 Kecamatan.
Dimana, dalam pemasangan alat peraga kampanye itu KPU hanya memajang gambar incumbent. Padahal, dalam pelaksanaan pemilihan ada juga kolom kosong yang menjadi lawan petahana.
“Seharusnya KPU juga memasang gambar kolom kosong, kalau dalam APK itu hanya gambar calon Petahana saya nilai dalam hal ini KPU Kota Tangerang tidak netral dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan ini,” katanya.
Komisioner KPU Kota Tangerang Banani Bahrul menepis tudingan tersebut. Menurutnya, alat peraga kampanye dipasang di 13 Kecamatan itu milik petahana dan murni desainnya dari tim pemenanganya. KPU dalam hal ini hanya mencetak APK yang sudah di desain oleh tim pemenangan calon Petahana.
Memang saat ini baliho atau banner sosialisasi adanya kolom kosong di Kota Tangerang belum dipasang. Namun, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan memasang gambar tersebut. (firda)