Untuk Kepentingan Umum

Pemkot Hapus Biaya KIA

Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M. Yusuf mengaku siap menghapus sanksi administrasi pelayanan kependudukan.

Hal tersebut disampaikan PJs Wali Kota Tangerang dalam rapat paripurna Jawaban Wali Kota Tangerang Atas Pandangan Umum Fraksi Mengenai 1 (Satu) Raperda Kota Tangerang di ruang rapat DPRD kota Tangerang, gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (22/3).

“Potensi PAD yang hilang dengan dihapusnya denda atau sanksi administrasi sekitar Rp3 miliar per tahun,” ujarnya.

Ia juga menuturkan penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA) mekanismenya sama dengan penerbitan KTP elektronik.

“Di tahap awal akan ditarget sebanyak 50.000 anak atau 10% dari total jumlah anak di kota Tangerang,”

“Pembuatannya tidak dikenakan biaya, dan saat ini sudah tersedia blangko sebanyak 300 ribu keping di Disdukcapil,” paparnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, Pemkot telah melakukan upaya percepatan pelayanan perekaman KTP elektronik keliling di kecamatan hingga RW, rumah sakit, panti jompo serta rumah warga yang sakit dan disabilitas.

“Camat dengan melibatkan lurah juga melakukan penyisiran ke warga yang belum melakukan perekaman KTP dan yang belum memiliki akta kelahiran bagi yang berusia 0 – 18 tahun,” terang Yusuf.

Kemudian terkait dengan penegakan aturan atau sanksi bagi aparatur pemkot, PJs menjelaskan bahwa pemkot Tangerang akan senantiasa melakukan pengawasan atas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Tangerang.

“Dan apabila terbukti terdapat penyimpangan akan ditindak dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku,” tandasnya. (kung/firda)

Berita Lainnya
Leave a comment