Untuk Kepentingan Umum

Misi Indonesia Di Kursi Keanggotaan PBB

39
Bendera Merah Putih Lambang Negara Indonesia

Walau tidak memiliki keistimewaan hak veto, Indonesia tetap dapat terlibat pembuatan kebijakan di PBB.

Pada tahun 2019 mendatang Indonesia bercita-cita bisa kembali meraih satu dari 10 kursi sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Untuk itu, sejak cukup lama, Indonesia melakukan kampanye dan meminta dukungan ke beberapa negara.

Berbeda dengan anggota tetap Dewan Keamanan, sebagai anggota tidak tetap, negara-negara itu tidak memiliki hak veto untuk mencegah diadopsinya sebuah resolusi. Hanya lima negara yang sejauh ini memiliki hak veto yakni Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Lalu, mengapa Indonesia tetap menginginkan posisi itu? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kendati tidak memiliki keistimewaan berupa hak veto, namun dengan keberadaan Indonesia di sana dapat ikut memberikan pandangan dan ide untuk menjaga keamanan serta stabilitas global.

“Apabila diperlukan pandangan untuk mengambil langkah-langkah tertentu mengenai suatu permasalahan terkait keamanan di berbagai negara, maka suara Indonesia bisa lebih didengar,” ujar Arrmanatha.

Lantaran tidak tetap, maka keanggotaan di kursi itu selalu berputar. Kali ini Indonesia berharap dapat kembali menduduki kursi tersebut untuk periode 2019-2020.

Arrmanatha turut menyampaikan dengan berada di kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka kontribusi Indonesia akan lebih besar ke organisasi internasional itu.

Sementara, pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan sebagai kontributor besar pasukan operasi perdamaian, maka menjadi penting kalau Indonesia berada di kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Intinya ada pada bagaimana Indonesia bisa ikut terlibat dalam perumusan kebijakan terkait isu keamanan. Tentu, kalau terpilih sebagai salah satu anggota, maka ada prestise juga yang diraih,” ujar Hikmahanto.

Bahkan, kata mantan dekan Fakultas Hukum itu, Indonesia dapat mendorong adanya reformasi di tubuh PBB, termasuk adanya rotasi di kursi anggota tetap Dewan Keamanan.

Lalu, bagaimana dengan peluang Indonesia untuk terpilih, Hikmahanto melihat sangat besar.

“Indonesia kan negara yang pas karena mewakili komunitas Muslim terbesar di dunia untuk kawasan Asia dan Afrika,” katanya.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla pada September 2017 pernah mengaku yakin Indonesia dapat terpilih kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keyakinan itu didasari pada banyaknya dukungan yang datang dari beberapa negara. Dukungan itu disampaikan beberapa kepala negara kepada JK melalui beberapa komunikasi.

“Insya Allah, saya bicara dengan banyak kepala negara dan perdana menteri. Yang dulu tidak mendukung, sekarang malah mendukung,” kata JK seperti dikutip dari media.

Ia mengatakan kendati waktu pemilihan sudah semakin dekat, Indonesia terus menggalang dukungan.
“(Indonesia harus punya) 150 suara dari 197 anggota. Menlu dan teman-teman KBRI inginnya lebih pasti (angkanya), sehingga ingin (negara-negara) lebih banyak memberikan surat dukungan,” kata JK.

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menduduki posisi serupa pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Berdasarkan data dari PBB, anggota tidak tetap terdiri dari 10 negara dengan komposisi lima negara mewakili kawasan Asia dan Afrika, satu negara mewakili Eropa Timur, dua negara mewakili Amerika Latin dan Karibia, dan dua negara mewakili Eropa barat. (den)

Golkar Kota Tangerang
You might also like
Loading...