Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangsel Dipuji Pemkab Sidoarjo

Kota Cerdas yang terus diterapkan oleh Pemkot Tangsel rupanya berbuah manis. Ternyata sejumlah daerah banyak yang ingin tahu bagaimana penerapan kota cerdas ini hingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ini dibuktikan dengan adanya kunjungan Pemkab Sidoarjo baru-baru ini yang langsung ingin tahu bagaimana penerapan kota cerdas tersebut.

Pimpinan Pemkab Sidoarjo mendatangi kantor Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) di lantai 7 gedung Puspem. Mereka rupanya penasaran bagaimana tata kelola keuangan di daerah paling muda di Provinsi Banten.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPKAD Kota Tangsel Warman Syanudin beserta para jajarannya.

Dalam pemaparannya Warman menerangkan ada banyak yang dijelaskan soal tata kelola keuangan daerah.

Seperti pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  yang telah seusai dengan standar akutansi pemerintah.

“Mereka ingin tahu bagaimana kita menerapkan akrual ini, serta implementasinya seperti apa. Ini yang kita terangkan kepada pemkab Sidoarjo,” katanya.

Warman juga menjelaskan kalau penerapan keuangan daerah di Tangsel memang sering dijadikan acuan oleh pemerintah daerah lain. Ini lantaran telah memenuhi standar keuangan dari pemerintah pusat.

Terutama soal pengelolaan keuangan simral soap, musrembang kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.

Ia juga menerangkan tentang perbedaan yang cukup mendasar antara pengeloaan keuangan di Sidoarjo dan Kota Tangsel.

Misal pengajuan anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah, sedangkan di Sidoarjo bisa diubah, tergantung kebutuhannya. Nah, mereka juga ingin menerapkan hal itu agar semua tata kelola keuangan sudah rapi di awal.

“Kita terangkan bagaimana mengelola keuangan bisa seperti itu. Ini yang harus bisa dijelaskan,” imbuhnya.

Apalagi Kota Tangsel sudah meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan didapatkannya WTP ini harusnya tata kelola keuangan bisa lebih baik lagi.

Terutama soal penerapan dan implementasi keuangan daerahnya. “Sekarang kan serba digital. Ini yang harus bisa diimplementasikan agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” imbuhnya.

Ia mengatakan sistem tata kelola yang kini diterapkan sudah pada jalurnya. Sehingga ke depan pengelolaan keuangan lebih baik, mulai dari transparansi hingga penggunaan.

Ini yang terus didorong agar tata kelola yang baik berimbas terhadap program-program yang dicanangkan. Terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. “Saya yakin dengan kelola yang ada kita bisa mewujudkannya,” imbuh Warman. (adv)