Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

APBD 2019, Wakil Rakyat Minta Tunjangan Honorer Naik

Rapat Paripurna Pembahasan Nota Keuangan APBD Kabupaten Tangerang 2019, Senin (11/5/2018)

DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Tangerang Terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (5/11/2018).

Dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli hadir mewakili Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Dalam rapat paripuna sebelumnya, beberapa fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi Partai Golkar misalnya, menyoroti soal transparansi anggaran. Sementara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti menurunnya anggaran untuk pos belanja.

Lain hal dengan Fraksi Partai Demokrat yang meminta dinaikkannya tunjangan pegawai honorer, karena jika dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah.

Terkait pandangan Fraksi Demokrat, Bupati melalui Wabup Mad Romli mengatakan bahwa,l tunjangan tersebut diberikan untuk mencapai indikator target keluaran kegiatan atau kinerja kegiatan.

Dikatakan Mad Romli, tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang memang berbeda dengan dua wilayah tetangga, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Hal ini dipicu perbedaan jumlah honorer dan luas wilayah.

“Mengenai besaran tunjangan yang berbeda dengan Kota Tangerang dan Kota Tangsel, karena kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih besar dari kedua pemerintah daerah tersebut,” kata Mad Romli.

Namun, dalam rapat itu tidak dibeberkan berapa besar perbedaan tunjangan tersebut dan perbedaan jumlah pegawai honorer di tiga wilayah di Tangerang Raya ini.

Sementara, terkait pandangan Fraksi Hanura yang menyoroti penurunan di sektor pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, Mad Romli menjelaskan, hal itu disebabkan karena adanya perpindahan pencatatan atau reklasifikasi atas target pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi puskesmas.

Berita Lainnya