Untuk Kepentingan Umum

Sosialisasi Dalduk, BKKBN Ingin Tekan Pertumbuhan Penduduk di Banten

16
Ilustrasi ledakan penduduk (Ist)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten gencar melakukan Sosialisasi Pengendalian Kependudukan (Dalduk), salah satunya di Serua Indah, Ciputat, Kota Tangsel (20/11/2018).

Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) BKKBN Provinsi Banten Iswandi mengatakan, salah satu tujuan sosialisasi itu adalah melakukan literasi kependudukan masyarakat.

Ia menyebut, laju pertumbuhan penduduk di Banten pada tahun 2018 ini 1,94 persen, diatas rata-rata Indonesia sebesar 1,19 persen. Dengan demikian, proporsi penduduk Banten pun meningkat dari 4,75
persen pada tahun 2017 menjadi 4,79 persen pada tahun 2018.

“Laju pertumbuhan penduduk di Banten ini harus kita turunkan, karena saat Banten berada di peringkat kelima jumlah populasi di Indonesia, sebanyak 12,7 juta jiwa,” ungkapnya saat Sosialisasi Pengendalian Kependudukan di Serua Indah, Ciputat, Kota Tangsel, (20/11/2018).

Ia membeberkan, persoalan kependudukan di Banten juga adalah terkait distribusi yang tidak merata karena lebih banyak bermukim di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ia menyebut, Kabupaten Tangerang adalah yang terbanyak jumlah penduduknya, yaitu sebesar 3,7 juta jiwa atau 29,1 persen dari jumlah penduduk Banten. Sementara, Cilegon adalah yang paling sedikit, hanya 0,4 juta jiwa atau 3,4 persen dari total penduduk Banten.

“Sementara kalau dari pertambahan penduduk, Tangsel yang paling tinggi. Sementara yang paling padat adalah Kota Tangerang,” jelasnya.

Ia berharap, dengan sosialisasi bersama mitra kerja yaitu Komisi IX DPR RI itu, kesadaran masyarakat akan bahaya laju pertumbuhan penduduk itu dapat memberikan wawasan terkait persoalan kependudukan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Banten. Gejala atas dampak yang dirasakan saat ini, kata Iswandi, adalah tingginya jumlah pengangguran di Banten karena tidak terserap oleh lapangan kerja.

“Salah satu program yang kita gaungkan adalah Kampung KB, tujuannya bukan sekedar membatasi jumlah anak, namun juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga,” imbuhnya

Ditambahkan anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah, persoalan kependudukan berkorelasi dengan masalah sosial, ekonomi, keamanan hingga politik. Sehingga dengan fenomena yang terjadi di Banten, harus segera ada formulasi kebijakan untuk mengatasinya.

“BKKBN memiliki sejumlah program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun program ini juga harus menjadi konsen pemangku kebijakan lainnya di daerah. Karena BKKBN tidak mungkin bisa mengatasi sendiri persoalan kependudukan ini,” katanya.

Ia pun berharap Program Kampung KB bisa terus bertambah di Banten, karena saat ini menurutnya, persoalan kependudukan harus menjadi fokus Pemprov Banten sebelum munculnya berbagai dampak lain yang serius selain pengangguran.

“Kita mendorong semua pihak di Banten untuk mencurahkan perhatiannya mengatasi pertumbuhan penduduk ini,” tandasnya.

You might also like

Comments are closed.