Pesta, Pemilu dan Pilihan Golput

oleh -
Mahasiswa Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Nadine.

Coblosan 17 April sudah di depan mata. Pesta demokrasi lima tahunan ini terasa berbeda dibandingkan pemilu tahun sebelumnya. Jika tahun 2014 pemilu legislatif  dan pilpres dipisahkan, sekarang berbarengan.

Masyarakat dihadapkan pada lima kertas suara untuk dipilih, yakni DPRD Kab/Kota, Provinsi, Pusat, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Nah, dengan banyaknya lima kertas tersebut tentunya bisa membuat pemilih untuk bingung.

Kerja penyelanggara pemilu dituntut lebih keras untuk mensosialisasikan para wakil legislatif dan eksekutif. Meskipun gong pemilu ini sudah ditabuhkan sejak delapan bulan yang lalu.

Waktu yang panjang ini begitu terasa lelahnya di penghujung-penghujung coblosan ini. Hawa peperangan antar paslon intensitasnya kian besar. Para pendukung menampilkan kehebatan masing-masing jagoannya. Hingga kadang-kala menghilangkan nalar dan akal sehat kita. Sekarang bisa terekam bagaimana caci maki, fitnah, hoax menghiasi informasi. Fakta dan fitnah berbaur menjadi satu.

Lini media sosial berjingkak-jingkar menambilkan pendukung para calon yang isinya saling menghina, saling memfitnah dan menebar hoax.

Nama pemilu yang katanya pesta, kegembiraan melaksanakan demokrasi, jauh api dari panggang. Kalaupun ada bicara kegembiraan itu semu.

Kondisi itu rupanya membuat prihatin sejumlah kalangan. Tak terkecuali mahasiswa, yang memang generasi muda, generasi terdidik, generasi penerus, generasi milenial, ataupun generasi kekinian.

Salah satunya disampaikan Nadine, mahasiswa Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat.

Ia menilai pemilu tahun ini sangat dahsyat dari sisi negatifnya. Ini lantaran isi media sosial sebagai salah satu wadah pengenalan calon lebih didominasi saling menjelekkan, hoax, dan hal-hal tidak produktif lainnya.

Menurutnya hal ini menghilangkan spirit dari pesta demokrasi, pemilihan langsung, ataupun politik santun.

Ini bisa terjadi karena para calon itu hanya mengejar kemenangan bukan pendidikan politik bagi masyarakat. Jika hal itu terus dikampanyekan pendukung paslon jangan berharap akan tercipta demokrasi yang sehat yang menghasilkan pemimpin berkualitas.

“Saya bisa katakan pemilu sekarang ajang tebar hoax, fitnah, bukan tebar gagasan. Belum lagi dikotomi cebong (pendukung Jokowi) dan kampret (pendukung Prabowo)  yang sudah melekat semakin mengkotak-kotakkan dua pandangan, dua kubu. Jadi bukan ide yang dijual tetap calon yang didukung mau ngomong jelek bagaimanapun tidak akan salah. Ini kan aneh,” katanya.

Nadine mengaku kerap dibully saat menuliskan status di media sosial seperti Facebook, Twitter ataupun Instagram. Orang yang berkomentar di lini massanya banyak mencaci, memaki, hingga menghina. Padahal ia tidak kenal dengan orang tersebut. Namun hal tersebut bisa terjadi hanya karena beda pilihan politik.

Maka itu, perlu ada langkah konkret untuk keluar dari politik caci maki, hoax ini. Jika hal itu tidak dilaksanakan jangan berharap akan tercipta demokrasi sehat, demokrasi cerdas yang menghasilkan pendidikan politik hebat bagi masyarakat.

Langkah tegas itu dilakukan pemerintah dengan cara membuat aturan soal pemilu. Terutama di media sosial. Jika ini dilakukan, ia yakin akan mengurangi kompetisi tidak sehat yang kini marak terjadi.

Kemudian juga para pendukung harus bisa menahan diri untuk tidak lakukan hal-hal negatif. Kuncinya adalah para elite partai yang harus memberikan tauladan dengan tidak menyebar kebencian.

“Kalau elite partai bisa mencontohkan hal-hal baik, kampanye sehat, tidak sebar hoax, kebencian. Ruang publik berisi diskursus politik yang mencerahkan, saya yakin esensi pesta demokrasi benar ada,” ujar perempuan berusia 23 tahun ini.

Golput dan Sebuah Sikap

Nah, pertentangan dua kubu yang kian meruncing. Kampanye yang saling menjelek-jelekkan, provokasi dimana-mana, tentunya mematik sikap golongan yang tidak memihak kepada dua paslon ini.

Golongan masyarakat ini sedang melihat dua calon yang bertarung. Jika ada yang menarik bagi mereka tentunya akan dicoblos. Tetapi bila dua paslon itu tidak menarik, tidak mencoblos adalah sebuah pilihan. Nah, yang tidak memilih kita menyebutnya sebagai golput ataupun golongan putih.

Nadine melihat tingginya polarisasi dua kelompok ini bisa mematik golongan yang belum bersikap menjadi apatas. Lalu sikap apatis ini direalisasikan dalam golput. Mereka memilih tidak terlibat dalam kontestasi ini ketimbang masuk dalam dua kelompok ini.

Golput ini merupakan ekspresi ketika dua peserta pemilu tidak bisa menampilkan sesuatu yang membuat mereka menarik. Menampilkan harapan, menampilkan politik cerdas, politik yang bukan hanya bagi-bagi kekuasaan, tetapi pendidikan bagi masyarakat.

Ya, politik untuk kesejahteraan. Bukan sebalik, politik untuk mencari kekayaan hingga menihilkan semangat membuat rakyat sejahtera.

“Dan lucunya ketika isu golongan putih intesitasnya meningkat, pemerintah bukan merangkul mereka tetapi ada yang terkesan mengancam,” kata perempuan asli Bekasi ini.

Adanya ancaman itu bisa dilihat dari keluarnya fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal golput beberapa waktu lalu. Meskipun kemudian diralat dengan mengatakan, kalau lembaga perkumpulan sejumlah ormas Islam ini membuat pernyataan hal yang sama pada pemilu 2014.

Tetapi masyarakat sudah kadung melihat hal tersebut lebih terkesan memaksa, bukan memberikan solusi. Misal, MUI meminta kepada dua kelompok yang bertarung untuk bisa sama-sama berkomitmen menjaga persatuan, memerangi hoax, caci maki, tidak provokasi dan lain sebagainya.

“Yang terjadi lembaga tersebut seakan masuk dalam polarisasi tersebut. Ini kan yang harusnya dihindari,” katanya.

Selain itu sejumlah elite politik juga terkesan menyalahkan sikap golput ini. Bahkan ada juga elite yang menabuh generang perang. Misal jika pemilu tidak jujur bakal ada people power.

Bila melihat pernyataan ini membuktikan bahwa elite politik kita sebetulnya telah hilang akal sehat. Telah hilang kepekaan karena hanya mengejar kemenangan. Seolah-olah kalau jagoannya kalah berarti kiamat. Padahal ini pesta lima tahunan, rutin dilakukan sejak puluhan tahun silam.

Selagi para elite politiknya menampilkan wajah garang, intimidasi namun banyak kekanak-kanakan jangan berharap isu golput ini kecil. Sebaliknya bisa semakin besar saat coblosan.

Bila golput ini lebih besar dari jumlah pemilih itu berbahaya. Siapapun pemenangnya bakal terdeletigmasi karena jumlahnya kalah banyak dengan pemilih golput.

Harusnya potensi golput yang besar menyadarkan elite politik untuk berfikir cerdas. Bukan sebaliknya tetap ego hingga menghilangkan kecerdasan yang dimiliki.

Sisa waktu yang ada ini lebih baik diisi kampanye sehat, kampanye menyejukkan, hingga namanya pesta demokrasi itu benar-benar ada.

Kasian masyarakat kecil, pedagang kaki lima, kaum miskin kota, tukang becak, buruh, tani, dan lain sebagainya. Mereka paling dirugikan jika terjadi gesekan gara-gara pemilu ini.

“Saya berharap agar pemangku kepentingan sudah mulai berfikir bahwa pemilu ini bukan hanya mencari kemenangan, tetapi tukar gagasan mencerdaskan untuk kemajuan bangsa ke depan,” ungkapnya. (firda)  

Share this...
Print this page
Print