Komisi II Sebut Disdik Tangsel Minim Pencegahan Pungli di Sekolah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Komisi II Sri Lintang Rosi Aryani menyesalkan adanya kasus pungutan liar (Pungli) di SDN Pondok Pucung 02, ia meminta aparat hukum bisa menindak tegas praktik Pungli dan Korupsi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Baca juga
Dalam kasus dugaan Pungli di Sekolah yang dilaporkan oleh mantan guru SDN Pondok Pucung 02 Rumini, Lintang juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangsel seharusnya dapat terhidar dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan dengan beberapa tindak pencegahan.
“Misalnya didepan kantor dikdikbud di tempat yang strategis di pampang tulisan, (Semua Pelayanan Pendidikan Tidak Dipungut Biaya, alias Gratis). Disertakan alamat e-mail dan call center yang memudahkan Masyarakat mengadukan ketika terjadi kasus Pungli atau yang lainnya. Demikian pula
di setiap Sekolah dipampang papan besar tulisan (Sekolah Ini Bebas Pungli)
dan alamat e-mail dan call center pengaduan,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, Minggu (7/7) saat dihubungi.
Selain itu menurut Lintang, harus ada perbaikan integritas moral Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan SDM yang lebih baik dan kebijakan distribusi pendapatan.
“Kita mulai dari dunia Pendidikan yang saat ini disorot. Selanjutnya kita perbaiki kebijakan distribusi pendapatan, sehingga pegawai termasuk guru honorer cukup sejahtera tanpa perlu korupsi. Sehingga integritas moral meningkat, pengelolaan SDM yang lebih profesional, serta penganggaran yang lebih baik,” tuturnya.
Bahkan harus ada evaluasi dan perombakan di Disdikbud Tangsel, semua pegawai honorer di fit and proper menurut Lintang harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemkot Tangsel, serta diberikan upah layak.
“Diberikan kontrak yang jelas dan honor yang sesuai dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku,” tukasnya. (den)