Penerima Bansos Bakal Distikerisasi

oleh -

Penerima bantuan sosial (Bansos) di Kota Tangerang bakal distikerisasi supaya program tersebut tepat sasaran. Namun kekhawatiran dari pemerintah setempat dengan stikerisasi penerima bansos yang berhak bakal banyak mundur.

Program stikerisasi dengan mempilok rumahnya. Sehingga diketahui pemilik rumah tersebut adalah warga yang meneriman bantuan sosial. Program ini telah berhasil dilakukan di sejumlah daerah.

“Stikerisasi ini sangat efektif. Namun harus hati-hati terhadap warga yang benar-benar miskin karena mereka bisa mundur untuk menerima bantuan,” kata Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi saat membuka diskusi publik “Gerakan Stikerisasi Masyarakat Tidak Mampu Penerima Manfaat Bansos Sebagai Solusi Mengurangi Pemberian Bansos Tidak Tepat Sasasan” di Aula Kantor Dinsos Kota Tangerang, Selasa (6/8/2019).

Ia mengatakan, bahwa program stikerisasi sudah disampaikan ke walikota dan mengapresiasi namun harus didiskusikan dulu dengan masyarakat. Supaya tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Suli menegaskan, Pemerintah Kota Tangerang berusaha menekan angka kemiskinan.Tetapi dengan cara penyadaran. Di antarnya yang akan dilakukan dengan stikerisasi bagi warga tidak mampu yang mendapat bansos. Memang nanti ada rasa malu. Diharapkan bagi yang mundur menerima bantuan sosial bisa berubah menjadi sejahtera.

Menurutnya, stikerisasi ini untuk mengetahui yang menerima bantuan sosial itu tepat sasaran. Ternyata warga Kota Tangerang yang membutuhkan bantuan masih banyak. Berdasarkan data Dinsos Kota Tangerang warga yang tidak mampu ada 73.377 warga. Penerima bansos ada 49 ribu warga, dan yang belum terdata ada 8 ribu warga.

Pihaknya mengaku dalam pemberian bansos ada yang ganjil. Sebab itu akan ada pendampingan supaya yang mendapat bansos mereka yang benar-benar layak.

Ketua STISIP Yupentek Bambang Kurniawan mengatakan, berdasarkan undang-undang fakir dan miskin itu dipelihara oleh negara. Jadi negara punya kewajiban memelihara mereka dan membahagiakannya. “Kalau soal stikerisasi kayanya tidak pernah terbesit oleh saya,” katanya.

Bambang mengatakan, bahwa yang menentukan miskin dan kaya itu masyarakat. Di sini masyarakat harus berpartisipasi menanggulangi kemisikinan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga dan tim penanggulangan serupa. Mereka harus terus melakukan validasi data warga tidak mampu itu. Bambang juga pesimis dengan stikerisasi karena tidak bakal menjamin kemiskinan berkurang.

Sementara, Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Manajemen Bisnis Universitas Indonesia Ferdinandus Sentosa Nggao mengatakan, adanya stikerisasi karena pemerintah gagal melakukan program validasi data warga kurang mampu. Untuk melangkah ke stikerisasi diperlukan masalah awal harus clear. ”Jangan ada stikerisasi namun masih ada kendala seperti salah sasaran,” katanya.

Ia mengatakan, stikerisasi ibarat dua sisi mata uang. Bisa menyakitkan dan menguntungkan. Ada semacam shocterapy kepada mereka. Tapi jangan gara-gara ini mundur semua menerima bantuan lantaran malu.(setia)

Share this...
Print this page
Print