APBD Tangsel dan Manuver PSI

oleh -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa jadi ingin mempelopori transparansi anggaran di tanah air. Hal itu terlihat dari diunggahnya KUA-PPAS di DKI Jakarta. Adalah anggota fraksi PSI Wiliam yang menggunggah anggaran janggal berubah lem aibon dengan angka fantastis Rp82 miliar.

Seketika publik heboh dengan unggahan anggota dewan berusia 23 tahun tersebut. Semuanya terkesima dengan anggaran yang begitu besar hanya untuk membeli lem. Publik lalu bertanya jangan-jangan kejadian tersebut tidak hanya terjadi di ibukota, daerah lain ada juga anggaran tak masuk akal.

Selama ini masyarakat awam memang tidak tahu proses anggaran yang terjadi. Usulan eksekutif kemudian dibahas bersama legislatif sebagai representasi rakyat. Lalu jadi namanya APBD. Itu kemudian menjadi rutinitas tahunan. Tidak pernah ada yang bertanya kenapa kemudian bisa keluar angka tersebut.

Lalu ketika ada yang mencoba mengembalikan marwah wakil rakyat  sebagai pengawas, penganggar, dan pembuat aturan, terjadi kehebohan. Yang tadinya proses penganggaran dibuat dalam ruang gelap, hampa, dan tidak terlihat, tiba-tiba ingin dibuka ke dalam ruang publik.

Pro dan kontra pasti terjadi. Kita yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu harus ikut-ikutan untuk mencari tahu. Ternyata uang banyak dihambur-hamburan juga.

Nah, virus transparansi anggaran yang coba dimulai PSI dari ibukota, menjalar ke Kota Tangsel. Mula-mulai dilakukan fraksi PSI. Memanggil teman media dan menjelaskan alasan mereka ingin buka anggaran ke publik. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany diminta transparan. Hal itu terkait dengan pembahasan APBD 2020. Dimana waktu yang mepet yakni tanggal 20 November lagi membuat anggota PSI merasa kejar-kejaran dengan waktu. Jika tidak mendapat akses, mereka merasa hanya jadi tukang stempel saja.

Dalam rilis yang diterima media, PSI ingin adanya keterbukaan informasi anggaran. Isinya seperti ini:

Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan meminta kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, untuk membuka data R-APBD 2020 untuk seluruh anggota DPRD.

“Kami telah mengirim permohonan tertulis pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan akses SIMRAL untuk menelisik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020. Tujuannya adalah kami ingin pembahasan dan perencanaan RAPBD 2020 berjalan secara lancar dan berkualitas,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Ferdiansyah, dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2019).

 

Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihak eksekutif wajib membuka informasi soal anggaran.

“Transparansi anggaran adalah cara paling tepat untuk Pemkot Kota Tangerang Selatan melibatkan DPRD untuk melakukan pengawasan lebih dalam, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi secara langsung,” imbuh Ferdi.

Surat bernomor 009/DPRD/F-PSI/XI/2019 itu dilayangkan karena anggota DPRD Kota Tangerang Selatan belum juga menerima password dan username untuk mengakses SIMRAL. SIMRAL merupakan akronim dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan, yang memungkinkan anggota DPRD terlibat dalam proses pembahasan anggaran yang diajukan eksekutif. Surat Fraksi PSI juga ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD dan Bappeda Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya, Ferdi menyebut permohonan tersebut bersifat penting dan mendesak, mengingat rapat paripurna pengesahan anggaran antara eksekutif dan DPRD Kota Tangerang Selatan akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 atau kurang dari dua minggu lagi.

“Pembahasan anggaran harus dilakukan dengan waktu yang cukup. Anggota dewan harus memeriksa setiap rupiah yang dibelanjakan. Itu uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dilakukan dengan waktu yang mepet,” pungkasnya.

Dalam rilis tersebut terlihat bagaimana PSI mendorong agar pembahasan anggaran tidak hanya dilakukan sepihak. Tetapi melibatkan masyarakat sehingga mereka tahu uangnya digunakan untuk apa saja.

Jika dianalisa manuver PSI ini bertepatan dengan gerakan yang dilakukan di Jakarta. Ada korelasinya, meskipun di Tangsel hanya tes ombak saja. Bagaimana respon ekskutif, legislatif dengan manuver ini. Sebetulnya ini sebuah tradisi baru dan patut diapresiasi. Dimana sebelumnya pembahasan anggaran hanya sebatas seromonial saja. Tidak ada perdebatan yang kemudian barang APBD sudah jadi.

Masyarakat hanya dikasih tahu kalau kuenya sudah tersedia. Silahkan menikmatinya. Mungkin kira-kira seperti itu.

Nah, kembali pada manuver PSI ini harusnya membawa angin perubahan dan sistem yang cukup baik. Dimana rakyat tidak hanya dijejali barang jadi tanpa diketahui prosesnya.

Walaupun banyak yang mengatakan transpransi tidak lantas dibuka semua, ada aturan-aturan yang bersifat rahasia dan masyarakat tidak perlu tahu semua.

Seorang ASN di Tangsel mengatakan, jika transparansi itu dimaknai semua terbuka akan menimbulkan kegaduhan, polemik. Ujung-ujung terganggunya stabilitas politik di Tangsel. Yang dirugikan masyarakat semua karena layanan bisa terganggu.

Memang harus kita akui keterbukaan itu tak lantas semuanya mesti tahu. Tetapi apa yang dilakukan PSI ini tidak sepenuhnya salah. Partai pimpinan Grace Nathalie ini ingin memulai tradisi baru tentang fungsi wakil rakyat itu sesungguhnya seperti apa.

Keterbukaan ya, keterlibatan rakyat dalam proses anggaran. Jangan sampai duit rakyat yang ‘diperas’ dari pajak rakyat dihambur-hamburkan oleh segelintir orang yang punya akses kekuasaan.

Semangat memangkas pembagian jatah rente itu memang tepat jika kita melihat manuver PSI. Persoalannya seberapa kuat mereka hadapi tekanan dari sejumlah pihak yang memang diuntungkan dari pembahasan APBD yang tanpa perdebatan, serta dalam ruang gelap.

Tak hanya dari rekan dewan lainnya, organisasi masyarakat, ataupun kelompok-kelompok tertentu pasti akan melawan.

Manuver PSI ini menganggu kenyamanan mereka dengan rutinitas APBD yang sudah berjalan sejak belasan tahun ini. Tinggal seberapa kuat anak-anak muda PSI ini dapat bertahan.

Belum apa-apa sikap PSI ini sudah ditanggapi sinis anggota dewan lain. Misalnya dari ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Syawqi yang mempertanyakan motif PSI tersebut. “Teman-teman PSI paham juga, supaya tidak blunder juga. Jangan salah, ada susunannya,” ungkapnya seperti dikutip Kabar6.com.

Syawqi menjelaskan, tahapan normatif yang mesti dilalui RKPD, PPAS, RKA, RAPBD, APBD. Tahapan tersebut pasti dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran kas negara.

Itu baru satu pandangan Syawqi yang masih pakai kacamata normatif. Statmen ketua fraksi ini jelas menyindir PSI sebagai anggota baru yang perlu banyak baca lagi. Maklum sebagai anggota dua periode, Syawqi punya otoritas untuk menjelaskan aturan main pembahasan APBD yang tidak ujuk-ujuk bicara transpransi.

Nah, kembali lagi pada seberapa besar kekuatan PSI untuk tahan menghadapi tekanan. Namun saya percaya jika memang punya komitmen untuk mempelopori semangat baru mengembalikan ruh wakil rakyat,PSI mampu melakukannya. Apalagi sekarang publik sudah peduli dengan politik. Yang tergambar dari sikap mereka yang ditungkan dalam dunia maya. Ini satu indikator kemajuan demokrasi dimana pelibatan rakyat itu benar terjadi.

Tinggal seberapa besar tenaga PSI yang berada di dalam sistem untuk mendobrak kebiasaan yang sudah lama terbangun. Waktu yang akan menjawabnya. (dawson)

Share this...
Print this page
Print