Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangerang Selatan Ads

Ekonomi Tangsel Terdampak Covid-19

Airin Diminta Ambil Kebijakan Fiskal

24

Airin BoncosAnalis kebijakan publik dan komunikasi politik Universitas Islam Syekh Yususf Tangerang (Unis), Adib Miftahul, mencermati kondisi ekonomi Kota Tangsel yang terdampak wabah Virus Corona Disease (Covid-19).

Dimana menurut Adib, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany harus sesegera mengambil langkah kebijakan fiskal, mengingat saat ini merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adib menjelaskan, merosotnya PAD disebabkan merosotnya daya beli masyarakat, dan juga minimnya pemasukan daerah Kota Tangsel yang bersumber dari retribusi dan pajak. Oleh karena itu, menurut Adib, harus ada upaya pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi Kota Tangsel.

“Pemimpin daerah akan terlihat kualitasnya ketika dihadapkan persoalan yang berat. Bicara hari ini Airin harus menunjukan bahwa dia memang salah seorang pemimpin yang berkualitas, dia harus berani mengambil langkah meski kontroversial, tapi ini kan demi kepentingan masyarakat juga,” katanya, saat dihubungi melalui sambungan Aplikasi WhatsApp, Kamis (14/5).

“Jadi jangan hanya bicara rasionalisasi anggaran saja, yang kebijakannya bersifat meneruskan kebijakan pemerintah pusat, karena masyarakat Tangsel hanya tau Walikotanya ya Airin Racmi Diany,” sambung Adib.

Lanjutnya, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Airin adalah kebijakan yang sifatnya bisa menutupi lubang sebagai akibat dari wabah Covid-19.

“Kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan kan bisa dihitung berapa setiap bulannya, sementara akibat dari wabah Covid-19 perhari ini bisa juga dilihat berapa pemasukannya, pertanyaannya saat ini keuangan daerah devisit atau surplus, tentu kita tau jawabannya,” ujarnya.

Adib mengatakan, kebijakan yang di ambil bisa mengacu pada Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Dimana dalam regulasi tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, untuk serta merta menstabilkan kembali kondisi ekonomi daerah.

“Airin tidak perlu khawatir, Tangsel itu laju pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, jadi pada dasarnya Tangsel tangguh dalam ekonomi. Misalnya untuk mengembalikan pinjaman tersebut secara umum keuangan daerah Kota Tanhsel sangat mampu, tinggal pemimpin daerah harus berani dalam mengambil langkah kebijakan,” tegasnya.

Selain itu, Adib juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel untuk membahas kebijakan tersebut, mengingat fungsi DPRD sebagai budgenting.

“Secara mekanisme, dalam mengambil kebijakan tersebut, eksekutif dan legislatif tinggal duduk bersama, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga. Karena kondisi saat ini, membutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan kebijakan politik anggaran untuk menyelamatkan ekonomi daerah,” pungkasnya. (dra)

Golkar Kota Tangerang
You might also like
Loading...