Rawan Dipolitisir, Pengamat: Pencairan Bansos Jelang Pilkada Harus Diawasi 

Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah gencar dikucurkan untuk mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid 19.

Diberikannya bantuan tunai maupun non tunai di tahun politik memiliki tingkat kerawanan tinggi lantaran disinyalir bakal dimanfaatkan oligarki untuk mendulang suara.

“Ada dilema yang dirasakan oleh masyarakat, terlebih di wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Satu sisi masyarakat membutuhkan karena pandemi, tapi disaat yang sama juga, ini kekhawatirannya disalahgunakan untuk Pilkada, untuk kepentingan tertentu,” kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Jumat (23/9/2020).

Seperti diketahui, beberapa kerabat Pemerintah saat ini tengah ‘bertarung’ dalam kontestasi Pilkada. Seperti anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumingraka dan Muhammad Bobby Afif Nasution. Lalu anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin Siti Nur Azizah, kemudian keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati.

Ujang menuturkan, masyarakat harus bisa memilah apa yang menjadi haknya, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Jika yang menjadi kontestan Pilkada mengklaim bahwa bantuan itu adalah program keluarganya, berarti mereka sedang membangun keuntungan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, media perlu juga mengawal, setiap agenda para calon kepala daerah,” tuturnya.

Selain itu, Ujang menambahkan, selain penyelenggara, masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah.

“Oleh karna itu kita harus kawal. Jadi, Bawaslu dan rakyat Indonesia seluruhnya yang sedang Pilkada, harus mengawasi dan mengawal bersama. Jangan sampai digunakan sebagai alat kepentingan politik, alat kepentingan penguasa, atau orang yang menuju kekuasaan untuk menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada,” tandasnya. (ari)