Kota Tangerang Selatan Pasca Lengsernya Airin

Airin Rachmi Diany resmi mengakhiri kekuasaannya pada Selasa, 20 April 2021. Terhitung sepuluh tahun perempuan kelahiran Banjar, Jawa Barat, memimpin Kota Tangerang Selatan. Banyak capaian-capaian yang berhasil dijalankannya selama berkuasa. Meski banyak juga kekurangannya. Alangkah tidak etisnya jika kita melihat sosok Airin hanya pada satu sisi, tanpa memandang sisi lain. Setiap kehidupan tentu ada hitam dan putih. Lalu apa saja catatan-catatannya. Di sini saya hanya sedikit memotret kota Tangsel, karena akan banyak yang mencatat dari sisi lainnya.

Kota Tangerang Selatan pada 2011 resmi memiliki walikota yang terpilih secara demokratis, setelah melalui proses pilkada yang menguras energi, tenaga, dan materi. Airin-Benyamin memimpin daerah yang memiliki tujuh kecamatan tersebut. Awal pemerintahan Airin, kota ini tidak memiliki kantor walikota. Kantor kecamatan Pamulang untuk sementara dipakai Airin berkantor, meski sempat juga menggunakannya di kawasan Setu. Baru pada pertengahan 2017 pusat pemerintahan yang sejak 2013 dibangun bisa digunakan. Meski tidak seluruhnya dapat dipakai, tetapi dengan gedung baru tersebut, minimal Kota Tangsel punya kantor sendiri.

 

Airin butuh enam tahun sejak awal memimpin baru memiliki kantor sendiri. Walaupun kantor tersebut banyak yang mengkritik lantaran gedungnya baru namun sudah memiliki banyak persoalan. Terutama dari segi teknis bangunan. Dimana masih ditemui bangunan itu yang kerap bocor, air sering mati, hingga plafon yang sudah banyak bolong. Kualitas bangunan yang kurang baik mewarnai kritikan gedung pemerintahan yang berlokasi di kecamatan Ciputat tersebut.

 

Dengan adanya gedung baru itu bisa merepresentasikan kota Tangsel sebagai kota otonom yang baru berdiri sejak 2008. Banyak yang mengatakan daerah ini sudah besar lantaran banyaknya pengembang-pengembang nomor satu di Indonesia. Dari Alam Sutera, BSD, hingga Bintaro. Dimana mereka (pengembang) membangun kota mandiri dengan spirit modern, ekskusif, sampai kekinian. Makanya, motto Kota Tangsel yakni cerdas, modern, religius atau yang disingkat CMORE, sedikit banyak mengadopsi semangat dari pengembang besar tersebut.

 

Dengan adanya pusat pemerintahan, Airin bisa mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya lebih luwes lagi. Terutama dalam hal pembangunan yang bersifat fisik, seperti jalan-jalan, gedung, hingga kesehatan. Tak heran ketika jabatan akan berakhir, Airin disibukkan dengan melakukan sejumlah peresmian gedung-gedung. Dari RSUD Serpong, rumah lawan Covid, kampung Nambo, gedung KPU Kota Tangsel, mall pelayanan publik dan banyak lagi.

 

Rajinnya Airin meresmikan tempat fisik ingin menegaskan legacynya selama menjabat. Ia ingin dikenang masyarakat kalau sudah membangun banyak tempat. Walaupun ada yang menilai peresmian tersebut hanya langkah politik sang walikota supaya punya peninggalan yang baik jelang berakhirnya kekuasaan. Dapat juga dikatakan, masyarakat akan melupakan sisi negatif dari sang walikota selama menjabat, terutama soal isu korupsi, kolusi, dinasti. Maklum, dirinya bagian dari keluarga dinasti Rau, sebuah daerah di mana keluarga mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah berasal. Suaminya Tubagus Chaeri Wardana merupakan adik kandung Ratu Atut.

 

Dua tahun berkuasa, sang suami ditahan karena kasus korupsi dan suap. Praktis sejak 2013 Airin mengendalikan Kota Tangsel sendirian, sebelumnya banyak yang mengatakan, peranan suami penting di daerah tersebut. Setelah tersandung kasus hukum, Wawan tidak leluasa seperti ketika masih bebas.

Meski hantaman terhadapnya begitu deras, namun tidak menyurutkan langkahnya dalam kontetasi pilkada 2015. Buktinya Airin-Ben kembali menang menyingkirkan lawan-lawannya. Bahkan angkanya lebih besar lagi dibanding pada kontestasi pertama. Hal ini mengindikasikan kalau isu korupsi yang menghantamnya tidak begitu memengaruhi elektabilitasnya. Dirinya melenggang secara mulus pada pesta demokrasi lima tahunan.

 

Kekuasaan di periode keduanya ini, kebijakan Airin masih seperti pada yang pertama. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi program unggulannya. Walaupun program smart city yang memang digaungkannya juga jadi prioritas. Sayang program ini banyak dikeluhkan masyarakat lantaran pemkot hanya asyik melakukan seremonial saja. Misal, rutin membuat aplikasi tetapi pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak digarap serius. Buktinya, banyak yang komplain dari aplikasi itu, seperti susah diakses, respon lamban, hingga sering eror.

Ben-Pilar dan Airin

Bagaimana arah pemerintahan Kota Tangsel pasca Airin? Rasa-rasanya tidak banyak berubah dari kebijakannya, lantaran walikota-wakil walikota terpilih, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan merupakan pasangan yang didukung Airin. Benyamin Davnie merupakan wakilnya selama dua periode. Sementara Pilar Saga Ichsan adalah keponakannya. Ia anak bupati Serang Ratu Tatu Chanasah. Berusia 30 tahun, Pilar yang merupakan arsitek akan mendampingi birokrat tulen Benyamin Davnie.

 

Jadi kalau melihat dari komponen dan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan pasca Airin, rasanya tidak ada kebijakan yang cukup revolusioner. Pemimpin baru ini pasti akan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang terdahulu.

Termasuk juga dalam komposisi birokrat yang ditenggarai tidak banyak berubah lantaran orang-orang kepercayaan Airin bisa jadi orang Benyamin-Pilar. Jadi memotret kota Tangerang Selatan periode selanjutnya akan sama dengan yang sudah dibuat oleh Airin. Entah itu persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Artinya tidak akan banyak berubah kebijakan pemerintah Kota Tangsel untuk lima tahun ke depan.

 

Tinggal masyarakatnya yang kritis dalam melihat setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Soalnya, banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dari kota yang berdiri 12 tahun ini. Masalah sampah, pasar, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya adalah persoalan yang kerap dihadapi oleh kota-kota berkembang. Terutama daerah-daerah penyangga ibukota.

 

Jika melihat SDM masyarakat Kota Tangsel tentunya kebijakan pemerintah bisa disorot. Apalagi sekarang zaman kian canggih, dimana media sosial bisa juga menjadi flatform yang digunakan dalam mengawal jalannya pemerintah. Tinggal bagaimana kesadaran masyarakatnya dalam mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Reformasi birokrasi, aparatur yang melayani, hingga pelayanan yang serba digital itu menjadi keniscayaan pemerintah zaman sekarang.

 

Tidak boleh aparatur yang bergaya feodal dimana mentalnya ingin melayani bukan sebaliknya. Jika ada aparatur seperti itu wah bisa habis. Bisa juga ketinggalan zaman. Sekarang musimnya keterbukaan atau transparansi. Dan ini yang harus dilakukan pemerintahan pasca Airin Rachmi Diany. (*)

*Penulis; Nanda Rodiyana, S.I.Kom., M.M.
Akademisi Universitas Pamulang