Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

Obat Terapi Covid-19 Mahal, Laporkan Saja ke Dinkes Tangsel

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel meminta masyarakat turut berperan aktif mengawasi penjualan obat terapi Covid 19.

 

Pasalnya, saat ini obat-obatan yang dipercaya mampu meminimalisir infeksi virus corona tersebut mengalami kelangkaan dipasaran dan harga penjualanya pun relatif mahal.

 

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Dinas Dinkes Kota Tangsel dr. Deliana Safitri meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan penjualan obat-obatan tersebut di apotek, klinik ataupun rumah sakit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

 

“Itu (penjualan obat diatas HET-red) dilaporin saja ke kita. Saya dikirimin buktinya aja, maksudnya nama penjual nya, kronologi kejadiannya, jadi bisa ditindaklanjuti,” kata Deliana, saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

 

 

Selain itu, menyikapi kelangkaan obat terapi Covid 19, Deliana mengaku sudah berkoordinasi dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan pihak Kepolisian.

 

Saat ini, dia menuturkan, obat terapi Covid-19 seperti Ivermectin, Oseltamivir, Azithromycin, Tocilizumab langsung dimohonkan kepada Pemerintah Pusat.

 

Namun, kata dia, pendistribusian obat-obatan tersebut hanya untuk puskesmas dan rumah sakit milik Pemkot Tangsel.

 

“Untuk obat terapi Covid-19 itu, permohonannya masih ke Pusat ya, Dari Kemenkes sama Provinsi Banten. Yang sudah didistribusikan itu ke internal kami. Jadi cuma di puskesmas dan di rumah sakit milik Pemkot Tangsel, jadi tidak didistribusikan ke luar puskesmas dan rumah sakit,” tuturnya.

 

Lebih dalam dia menuturkan, terjadinya kelangkaan obat-obatan terapi covid, kata dia, bisa disebabkan lantaran terbatasnya pasokan obat ke apotek maupun klinik swasta yang ada di Tangsel.

 

Sementara, melambungnya harga obat-obatan tersebut, dia mengatakan, telah mendapat informasi dari Satpol PP.

 

Kendati begitu, dia mengaku, pihaknya belum terjun ke lapangan untuk memeriksa lebih lanjut informasi yang tersiar di media online.

 

“Jadi kalo untuk ke swasta tidak ada, karena memang masih terbatas. Dan dapetnya juga, dari pusat dan Provinsi Banten. Tapi memang, kita belum turun dalam pengawasan ya, ke apotek apotek langsung, sampai saat ini belum check langsung,” pungkasnya. (ari)

Berita Lainnya
Leave a comment