APBD 2024, Pemkot Tangsel Alokasikan 650 Miliar Tekan Kemiskinan Ekstrem
RESPUBLIKA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengalokasikan ratusan miliar untuk menekan angka kemiskinan pada APBD 2024 untuk menekan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Baca juga
Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem itu, telah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp653.558.181.622, pada 96 Sub Kegiatan di 15 Perangkat Daerah.
“Kami sependapat terhadap program bantuan untuk orang miskin dari pemerintah pusat harus dikolaborasikan dengan bantuan dari Pemkot Tangsel,” kata Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, saat menjawab pandangan umum Fraksi Golkar.
Diketahui, berdasarkan Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia bernomor B-38/KSN/SWP/KK. 04. 01/02/2022, terdapat 212 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi mendapatkan fokus intervensi, terhadap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dari 212 Kabupaten/Kota itu, Tangsel menjadi salah satu kota dengan kemiskinan ekstrem.
Upaya penurunan kemiskinan ekstrem itu ditanggapi oleh beberapa anggota DPRD Tangsel.
Putri Ayu Annisya, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Pemkot Tangsel perlu melakukan akselerasi program penurunan angka kemiskinan, dengan cara berkolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan juga potensi lainnya.
“Pemkot perlu segera akselerasi program penurunan angka kemiskinan. Strateginya, pendekatan kolaboratif melibatkan semua program di OPD dan potensi sosial lainnya,” katanya.
Kemudian, kata Ayu, OPD atau pihak-pihak terkait harus mendata dan validasi sasaran yang akan mendapat bantuan itu.
“Salah satu kebijakannya, bantuan pendapatan keluarga miskin dalam bentuk bantuan sosial. Kuncinya, di data kelompok sasaran yang valid, koordinasi antar OPD dan kolaborasi stakeholder lainnya,” ucapnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi PSI Alexander Prabu menuturkan, kemiskinan ekstrem terjadi karena tiga hal.
Tigal itu adalah, pendapatan yang minim, kurangnya pendidikan, dan kurang terbukanya lapangan pekerjaan.
“Secara jangka pendek, Pemkot harus mendata betul di kelurahan mana, RT/RW mana yang ada kemiskinan, lalu data. Terkadang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran,” pungkasnya.(Ari)