PWNU DKI Bahas Peran Jakarta Jadi Pusat Komersial dan Finansial Global Usai Terbit UU DKJ

RESPUBLIKA.ID – Peran Jakarta yang bergeser dari pusat pemerintahan menjadi pusat komersial dan finansial global menjadi pembahasan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). 

 

Pembahasan itu dilakukan pada workshop NU Jakarta dan Kawasan Aglomerasi di Hotel Swissbell, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2024, usai terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) dan Aglomerasi. 

 

Ketua Pelaksana Workshop, H Abdul Aziz mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk menanggapi perubahan peranan Jakarta yang akan dijadikan pusat keuangan global yang terletak di Kawasan Asia Timur, setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). 

 

Menurutnya, perubahan itu akan membuat Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dalam beberapa waktu kedepan. 

 

“Workshop kali ini diharapkan akan melahirkan rekomendasi yang tepat, guna disusun lebih lanjut untuk menjadi Road-Map NU di Kawasan Aglomerasi, setidaknya dalam 2 dasawarsa kedepan,” kata Abdul Aziz. 

 

Di lokasi yang sama, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Maarif menuturkan, diskusi tersebut adalah bentuk tanggung jawab kehadiran NU dalam menata DKJ bersama daerah yang menjadi kawasan aglomerasi, seperti Tangerang, Depok dan Bekasi. 

 

Meskipun, secara administrasi, masing-masing wilayah aglomerasi memiliki kebijakan yang tidak bisa dipengaruhi oleh wilayah lain. 

 

“Paling tidak, kita punya tanggung jawab besar karena lahirnya UU DKJ melibatkan banyak daerah menjadi satu kesatuan sehingga dibutuhkan punya tanggung jawab bersama untuk mengisi dan berkontribusi sebagai tanggung jawab DKJ ke depan,” ucapnya. 

 

Perubahan Ibu Kota Jakarta menjadi DKJ diyakini akan mengalami perkembangan signifikan. 

 

Salah satu perhatian utama adalah masalah urbanisasi yang semakin meningkat dan perubahan demografi yang terjadi di Jakarta.

 

Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy, diperlukan antisipasi terhadap dinamika urbanisasi dalam menghadapi perubahan demografi dengan banyaknya pemukiman yang mungkin belum terjangkau oleh NU, seperti di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. 

 

“Karena Jakarta menjadi destinasi utama urbanisasi, perlu untuk mengantisipasi perubahan pola urbanisasi dari yang sudah ada menjadi yang baru,” ungkap Suardy. 

 

Sedangkan, terkait perubahan demografi, Suaedy menyoroti perbedaan tajam antara komplek-komplek elite, pemukiman menengah, dan daerah-daerah kumuh di Jakarta.

 

Kata dia, untuk menghadapi perbedaan itu NU memerlukan strategi adaptasi yang matang agar dapat diterima oleh semua kalangan. 

 

“Perencanaan yang matang diperlukan dalam konteks kepemimpinan NU, di mana para ulama tidak hanya berperan secara alamiah tetapi juga memerlukan strategi adaptasi di berbagai konteks, termasuk di lingkungan kumuh dan minoritas Muslim,” pungkasnya. 

 

Diketahui, pada workshop tersebut dihadiri  6 Pengurus Cabang NU (PCNU) di Jakarta serta PCNU dari Depok, Kota & Kabupaten Bekasi, Kota & Kabupaten Bogor, Kota & Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cianjur. 

 

Selain itu, turut hadir  perwakilan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agama.

 

Sementara, dalam upaya menyusun rekomendasi untuk roadmap NU di Kawasan Aglomerasi, workshop itu juga dihadiri oleh Rektor Universitas Nusantara, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, Bappeda Jakarta, Walhi Jakarta, serta aktivis sosial dan lingkungan.(rls