Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dari Senin – Selasa, Tanggal 17 November 2025 hingga 18 November 2025.
Bimtek yang diselenggarakan selama dua hari bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bimtek yang dihadiri oleh pengurus barang dan Pembantu Pengurus Barang dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini fokus pada implementasi regulasi terbaru serta praktik terbaik dalam manajemen aset.
Dukungan Penuh dari Legislatif Kepala Bidang Pengelolaan BMD BKAD kota Tangsel Sugeng Rahadi mengatakan bahwa Bimtek ini adalah langkah strategis untuk memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman seragam dan akurat dalam menatausahakan Barang Milik Daerah.
Kehadiran unsur pimpinan Komisi III DPRD turut menandai pentingnya acara ini.
Ketua Komisi III, Mulyanah Anwar didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III, Made Laksmi Pusparini dan Sekretaris Komisi III, Linda Eviyanti turut memberikan sambutan.
“Dukungan dari Komisi III merupakan refleksi dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel” katanya dalam sambutan kegiatan bimtek di hari pertama, Senin (17/11).
Materi Inti Bimtek Selama dua hari, materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek krusial dalam pengelolaan BMD, termasuk:
1. Implementasi Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD.
2. Pakta Integritas BMD sebagai komitmen moral.
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
4. Prosedur standar Penatausahaan BMD.
5. Mekanisme Pemanfaatan dan Penghapusan BMD.
Bimtek Penatausahaan BMD secara resmi ditutup pada hari kedua, Selasa (18/11) oleh Sekretaris BKAD kota Tangsel, Billy Sukarsana.
Dalam arahannya, Sekretaris BKAD kota Tangsel Billy menekankan pentingnya implementasi segera dari materi yang telah diperoleh.
“Kegiatan ini harus menjadi katalisator bagi perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyajian laporan Barang Milik Daerah untuk Aset Neraca. Penatausahaan yang tertib akan memperkuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dan senantiasa kita tingkatkan,” tegasnya.
BKAD berharap seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan di instansi masing-masing, sehingga pengelolaan BMD di Kota Tangerang Selatan menjadi semakin profesional dan akuntabel (ADV)
