RESPUBLIKA.ID – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat baru baru ini cukup menyita perhatian publik.
Bukan hanya karena kondisi kericuhan yang timbul akibat konflik saat massa menyampaikan berbagai tuntutan, melainkan perlu dilihat dalam konteks dinamika gerakan sosial yang lahir akibat akumulasi kekecewaan dan kesenjangan atas berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Jika melihat gerakan sosial masyarakat yang turut serta menyerukan tuntutannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Aksi di pati bisa jadi role model, dimana people power bukan lagi hanya dilihat sebagai gerakan politik tapi tumbuh menjadi gerakan sosial kolektif yang mampu memperjuangkan dan merubah sebuah kebijakan serta buruknya komunikasi dan empati pejabat negara baik di level eksekutif maupun legislatif yang memantik kekesalan publik.
Mobilisasi gerakan ini tidak hanya dilakukan secara offline. Tetapi juga sangat masif di dunia maya dengan aksi campaign melalui tagar, petisi dan konten di berbagai platform media sosial.
Sejatinya, publik ingin menunjukan bahwa mereka yang selama ini termarjinalkan dalam proses penyusunan kebijakan oleh elit ingin menunjukkan bahwa mereka berdaya dan memiliki kekuatan untuk ikut memastikan, bahwa kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, pasca demonstrasi berlangsung muncul isu soal adanya dalang, penumpang gelap serta adanya pihak yang dituding mengorkestrasi aksi demonstrasi. Sehingga, gerakan dan aksi yang dilakukan dianggap tidak lahir secara organik.
Jika dilihat dari dinamika pergerakannya, bisa terlihat bahwa kelompok sosial terbagi menjadi dua. Ada beberapa kelompok yang memang dinilai memiliki kepentingan politik tertentu untuk menciptakan kondisi yang tidak stabil baik di bidang politik, pertahan militer, ekonomi dan lain-lain yang saat ini di kenal dengan istilah ‘cipta kondisi’.
Dalam kajian komunikasi pembangunan dengan pendekatan paradigma kritis, partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial tidak bisa dilihat sebagai sebuah gerakan yang murni atau diistilahkan dengan ‘komodifikasi Partisipatif’.
Sebagaimana yang dijelaskan Pradip Ninan Thomas dalam buku “Development Communication And Social Change”. Dimana, dalam buku itu menggambarkan bahwa partisipasi publik dalam berbagai isu isu kebijakan dan pembangunan seringkali memiliki tujuan komersil yang berorientasi pada bagaimana memperoleh keuntungan bukan pemberdayaan yang sifatnya keberlanjutan.
Oleh karena itu, kita sering melihat fenomena banyak gerakan sosial muncul yang pada akhirnya hanya sekedar menggaungkan isu, tapi tidak menghasilkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik di dalamnya.
Selain itu, banyak aksi demonstrasi yang hanya sekedar menyampaikan tuntutan, namun tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang siginifikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Banyak kelompok gerakan sosial baik online maupun offline juga yang memanfaatkan kondisi ini seperti akun buzzer atau oknum yang mengatasnamakan gerakan sosial masyarakat yang ikut dalam aksi demontrasi, yang aktivitasnya didanai dan bertujuan mencari keuntungan.
Kemudian, kelompok gerakan kedua lahir dari kesadaran kolektif partisipasi masyarakat yang menginginkan untuk terlibat secara langsung dalam mengawal atau mengawasi proses kebijakan yang dibuat pemerintah.
Mereka yang masuk dalam kelompok kedua ini faham terkait isu yang diperjuangkan dan secara aktif mengawal proses pembuatan atau perubahan kebijakan. Gerakan ini akan melahirkan ‘pemberdayaan masyarakat’, dari yang semula tidak tahu, lalu mengerti dan berpartisipasi, tetapi kerap kali menjadi kelompok yang termarjinalkan. Kendati, mereka bisa melahirkan gerakan yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak hanya sebagai inisiator, tetapi juga sebagai eksekutor untuk memastikan kebijakan mengarah pada pemberdayaan yang berkelanjutan.
Tulisan ini berisi opini yang ditulis oleh Een Irianti, Dosen dan Mahasiswi Program Doktoral KMP IPB
