RESPUBLIKA.ID – Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan publik, usai dikritik mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti.
Kritikan itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @leonyvh, 17 September 2025. Dalam unggahannya, sejumlah alokasi anggaran dianggap tidak proporsional, karena dinilai lebih banyak diperuntukan untuk kebutuhan birokrasi dibandingkan kepentingan untuk masyarakat.
Mantan anggota Trio Kwek-kwek itu menyebut program penunjang urusan pemerintah daerah menelan dana hingga Rp 2 triliun, sementara anggaran gaji dan tunjangan ASN, DPRD, serta pegawai BLUD mencapai Rp 1,26 triliun. Kemudian, belanja alat tulis kantor (ATK) pun mendapat sorotan karena nilainya Rp 38 miliar.
“Bahkan untuk kertas dan cover kegiatan kantor saja sampai Rp 6,75 miliar, padahal tahun lalu Rp 6,54 miliar,” tulis Leony dalam unggahannya.
Selain itu, Leony juga mempertanyakan anggaran cendera mata atau souvenir yang mencapai Rp 20,48 miliar, naik tajam dibanding pada 2023 sebesar Rp 13,48 miliar. Selanjutnya, biaya makan dan minum rapat tahun 2024 mencapai Rp 60,28 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 50 miliar.
“Ini angka-angka yang sulit dipahami publik, apalagi kalau dibandingkan dengan alokasi untuk kepentingan warga yang jauh lebih kecil,” tulisnya.
Sorotan Leony semakin kuat ketika melihat pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 731,59 juta, turun dari Rp 1,67 miliar pada tahun 2023.
Begitu pula dengan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 136,42 juta, dengan tingkat kemiskinan 2,360% yang jika dibagi rata dengan jumlah warga miskin Tangsel (sekitar 43.330 jiwa), hanya setara Rp3.148 per orang per tahun.
“Berarti per orang tuh cuma dapat 1 bungkus mie instant dalam setahun,” ujar Leony.
Tanggapan Pemkot Tangsel Soal Kritikan Leony
Menanggapi kritikan itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie buka suara. Benyamin menjelaskan bahwa semua laporan keuangan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diunggah secara terbuka di website resmi Pemkot sejak 2019 lalu.
“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa BPK. Jadi bukan data mentah, melainkan data yang sudah diaudit. Tahun 2024 saja dokumennya setebal 520 halaman,” kata Benyamin, Selasa (23/9/2025).
Soal anggaran konsumsi rapat yang mencapai Rp60 miliar, kata Benyamin, jumlah tersebut bukan hanya untuk rapat internal Pemkot, melainkan juga tersebar di 37 Perangkat Daerah, Sekolah Negeri, rumah sakit, hingga Puskesmas.
“Anggaran itu tidak ngumpul di satu dinas. Tapi, ada 6 TK Negeri, 157 SD, 24 SMP, 3 RSUD, dan 35 puskesmas. Termasuk makan minum kegiatan di RSUD, kegiatan sosialisasi kesehatan, Musrenbang kelurahan sampai tingkat kota, hingga pembinaan guru dan kegiatan Olimpiade Siswa,” tuturnya.
Kemudian, terkait laporan belanja souvenir senilai Rp20 miliar, pria yang akrab disapa Bang Ben itu menjabarkan, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan dan penghargaan, bukan hanya sekadar untuk cinderamata.
“Misalnya kita mengadakan pelatihan barista, maka souvenir-nya berupa alat barista. Atlet berprestasi juga dapat penghargaan selain medali. Jadi bukan hadiah biasa,” jelasnya.
Lalu, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar. Anggaran itu mencakup transportasi ribuan peserta pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau prosentase, hanya 2,4 persen dari total belanja. Dan ini bukan hanya untuk wali kota atau pejabat, tapi juga transport masyarakat peserta kegiatan,” ucapnya.
Sedangkan, anggaran bansos yang menurut Leony hanya Rp 136 juta, kata Benyamin, nilai anggaran tersebut dikucurkan untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang diajukan melalui proposal kepada Pemkot Tangsel.
“Jadi anggaran yang bansos itu hanya bagian dari satu kode rekening di laporan keuangan. Bantuan sosial yang diberikan jauh lebih besar dan beragam. Jangan disimpulkan bahwa bansos Tangsel hanya Rp136 juta,” pungkasnya.
