RESPUBLIKA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membentuk tim untuk mengatasi banjir di wilayah Tangerang Raya.
Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, didukung juga oleh instansi pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) dan BBWS C3 itu dibentuk untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten, M Yusuf mengatakan pentingnya kerja bersama dalam upaya pengendalian banjir.
Saat ini, Pemerintah Daerah sedang menginventarisir titik-titik prioritas untuk penyelesaian jangka pendek.
“Makanya dibentuk koordinasi seperti hari ini. Kita semua Provinsi, C2, C3, dan kabupaten/kota sedang menginventarisasi titik-titik prioritas untuk penyelesaian jangka pendek. Tapi tentu tidak bisa selesai dalam sehari, maka harus ditentukan mana yang jadi prioritas,” kata Yusuf di Balai Latihan Kerja, Tangsel, Kamis (10/7/2025).
Yusuf menuturkan, semua persoalan yang menjadi penyebab dan solusi untuk mengatasi banjir akan diinventarisir dan ditindak lanjuti secara kolektif.
“Semuanya akan dibahas bersama dalam Pokja ini,” tutupnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Mahdani mengungkapkan, semua langkah pengendalian banjir telah masuk dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD) 2026–2029 Banten.
Dalam RPJMD tersebut, dia mengaku telah menyusun program penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari pembangunan embung atau tandon air hingga revitalisasi dan normalisasi sungai di wilayah Tangerang Raya.
“Dalam rancangan RPJMD kami sudah menyusun program penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari pembangunan embung atau tandon air di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangsel, pembangunan tanggul sungai, revitalisasi situ, hingga normalisasi sungai seperti Kali Angke, Kali Sabi, Sungai Cilatak, dan Cimanciri,” ungkap Mahdani.
Menurutnya, fungsi kolam retensi akan sangat penting untuk meredam limpasan air agar tidak langsung ke badan sungai, sehingga terjadi luapan air secara mendadak.
“Artinya air akan ditampung dulu, baru dialirkan pelan-pelan agar tidak terjadi banjir mendadak. Ini akan menjadi program prioritas Pemprov Banten mulai tahun 2026 mendatang,” pungkasnya.(Ari)
