Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo. (Sumber Foto : net)
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo tak setuju jika TNI dilibatkan langsung dalam mengatasi setiap aksi teroris di Indonesia. Menurutnya, militer tak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum.
“Tentara tak punya kewenangan diskresi dan tak membawa KUHP dalam setiap aksinya,” kata Agus.
Terorisme, kata dia, jika terjadi di wilayah hukum, pada hakikatnya merupakan pelanggaran hukum. Dan yang berhak menindaknya adalah aparat hukum, yakni kepolisian.
Namun, kata dia, jika polisi dianggap tak mampu menangani teror ini, maka tentara bisa dilibatkan. Dan itu pun harus atas keputusan presiden sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketika presiden sudah memutuskan, ujarnya, tak penting apakah keputusan itu benar atau salah. “Pelibatan TNI berdasarkan keputusan presiden ini berada pada ranah keabsahan prosedur,” katanya.
Jika di kemudian hari ternyata ada pertanyaan salah dan benar, “biarlah itu menjadi kontrol DPR.”
Persoalan krusial pemberantasan terorisme saat ini, kata dia, ada pada tatanan bagaimana wewenang penegak hukum.
“Satu hal yang paling diperlukan, bisakah penegak hukum menahan seseorang hanya berdasarkan data intelijen? Ini yang harus dirumuskan,” katanya.
Melalui Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berupaya melibatkan TNI dalam memberantas teroris. Pelibatan TNI ini menguat setelah muncul serentetan teror bom di Surabaya, Jawa Timur.
Rangkaian ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pada Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018). Pada Minggu pagi, tiga ledakan dalam waktu hampir bersamaan mengguncang tiga tempat ibadah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Tercatat 13 orang tewas dalam tiga kejadian tersebut.
Ledakan kembali terjadi di Sidoarjo, Minggu malam. Senin pagi, bom kembali meledak di Mapolrestabes Surabaya. Empat orang diduga pelaku bom meninggal di tempat. (den)
