RESPUBLIKA.ID – Ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) Swasta Tangsel menyampaikan protes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke DPRD.
Protes tersebut disampaikan melalui aksi damai oleh Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS), sekaligus menyadarkan para wakil rakyat Tangsel untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap sistem penerimaan siswa baru yang dinilai merugikan.
“Aksi damai ini dalam rangka mengkritisi PPDB yang sudah berjalan, karena dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Sekaligus mau menyadarkan anggota DPRD,” kata Ketua PKSS Tangsel, Eko Pranoto, Rabu 9 Agustus 2023.
Sistem PPDB saat ini, Menurut Eko sangat merugikan sekolah swasta menengah ke bawah. Pasalnya, pelaksanaan dalam penerimaan siswa baru belum sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nomor 17 tahun 2017.
“Contohnya menurut Permen 17 tahun 2017 aturan siswa dalam satu kelas itu 32 tapi yang terjadi bertahun tahun ini, satu kelas ada 40 bahkan 50. Ini kan tidak sesuai,” ungkapnya.
Kelebihan siswa di sekolah negeri yang tidak sesuai itu, Eko menuturkan, membuat berkurangnya siswa dalam Rombongan Belajar (Rombel) di sekolah swasta.
Tahun ini rata rata sekolah swasta cuma dapat dua rombel itu kelas kecil. Seperti di sekolah saya Faletehan yang daftar awal diatas kertas itu 70 lebih, ketika mau MPLS itu 67, ketika sudah masuk itu menjadi 48, hampir semua swasta mengalami penurunan jumlah siswa,” tuturnya.
Selain itu, sistem zonasi PPDB juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang merekayasa nilai untuk menitipkan murid ke sekolah negeri secara transaksional.
Oleh karena itu, Eko melanjutkan, pihaknya menginginkan ranah pendidikan dikembalikan kepada marwahnya, jangan sampai diintervensi oleh kepentingan politik atau perorangan yang merusak nilai-nilai dari pendidikan.
“Dari sekolah swasta ini kami ingin ada perubahan besar, bahwa ranah pendidikan harus dikelola sesuai marwahnya, jangan sampai diintervensi oleh kepentingan politik dan perorangan, yang tujuannya merusak nilai-nilai pendidikan tadi,” tandasnya.(Ari)
