Politik Salon dan Rendahnya Preferensi Memilih Pemimpin

Almarhum penyair WS. Rendra, di tahun 1980an, pernah memperkenalkan sebuah istilah yang kemudian terkenal: ‘penyair salon’. Mereka, tulis Rendra dalam sajaknya, adalah penyair yang asyik “bersajak tentang anggur dan rembulan” tetapi melupakan realitas sosial yang buruk tempat di mana mereka berpijak. Penyair yang sibuk bersolek diri dengan keindahan kata-kata, namun tak mau terlibat dalam kenyataan pahit dari masyarakatnya.

Serupa dengan penyair salon, sebutan itu amat lekat dan jadi tabiat paling menonjol di dunia para politisi. “Salon politicus”, begitu Dr. Muhammad Amir pada tahun 1925 menyebut lelaku pencitraan tersebut. Para politisi salon akan mencitrakan dirinya terlihat cantik di depan khalayak, berbicara dengan kata-kata manis, bahkan tak segan mengklaim mewakili kaum jelata. Serangkaian pencitraan politik itu tak lain usaha meraih kekuasaan dengan cara mempengaruhi dan membentuk opini tertentu sesuai keinginan sang politisi atau partai.

Dalam politik, tentu hal itu sah-sah saja karena bagian dari strategi marketing. Namun persoalannya, bukan saja soal pencitraan yang kerap berlebih-lebihan, tetapi juga kecenderungan manipulasi politik yang menyertainya. Ada tendensi, pencitraan politik yang dibangun bertentangan dengan realitas sesungguhnya. Feomena politik seperti ini menemukan bentuknya yang sempurna terutama saat momentum pilkada dan pemilihan umum.

Mereka akan berlomba meracik ramuan kosmetik politik terbaiknya, tetapi sesungguhnya mereka hampa. Wajah-wajah mereka yang bertebaran di sepanjang jalan lewat spanduk dan baliho, sejatinya tampilan politik yang tak berjalan alamiah: senyum yang dipaksakan, gestur penuh drama, dan slogan kerakyatan yang sarat kepura-puraan. Tak ada urusan soal benarnya apa yang diucapkan, juga janji yang kelak tak ditepati. Tentu saja tak semua politisi demikian. Tetapi ada. Banyak.

Melalui salon politik, memungkinkan elite yang masa lalunya kelam menjadi abu-abu atau terang. Seorang preman bisa dicitrakan politisi religius. Sosok sektarian bisa ditampilkan pluralis. Figur otoriter bisa seolah-seolah demokratis. Tokoh yang menindas rakyat bisa diopinikan tegas dalam implementasi kebijakan. Pejabat publik yang tak mengerjakan apa-apa untuk kesejahteraan rakyat semasa memangku amanah publik bisa diopinikan berhasil. Caleg yang tak jelas jejak-rekam (track record)-nya dan tak kenal daerah pemilihannya bisa dicitrakan putra daerah dermawan dan peduli kampung halaman. Juga, calon presiden yang tak punya kualitas bisa dibalik seolah pemimpin yang berkelas.

Politik-politik salon yang diterapkan politisi tersebut menjadi teknik yang sukses saat ini, disebabkan psikologi masyarakat Indonesia yang notabenenya sangat mudah dipengaruhi oleh pencitraan. Dan blusukan-blusukan yang bekerja sama dengan media massa partisan ditambah para buzzer, telah menjadi trik ampuh bagi para politisi untuk memikat hati masyarakat Indonesia.

Tak heran, aksi blusukan dengan ‘drama marah-marah’, masuk gorong-gorong, memanjat tembok, tiba-tiba makan di warung jalanan, berfoto dengan wong cilik, memakai sandal jepit, serta ragam adegan lainnya dengan ‘angel (mendadak) merakyat’ itu, seolah menjadi ukuran kesuksesan bagi seorang pemimpin. Tak lupa, juru kamera disiapkan, tukang viral di media sosial disiagakan, dan operasi media dilancarkan.

Berkelindan dengan itu, masyarakat-bangsa di era kekinian cenderung lebih silau dengan aroma selebritas, lekas kagum pada apa yang dianggap mewakili dirinya, gampang iba pada sesuatu yang tampak dari luar (audio-visual). Lepas semua itu, narasinya sama: berkali-kali dikhianati, dilukai, ditikam muslihat, berkali-kali itu pula rakyat amat mudah memaafkan dan melupakan. Sebaliknya, segala yang kasat mata dan hal-hal substantif untuk mengukur kesuksesan pemimpin, menjadi tidak penting. Misalnya: indeks korupsi, indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, serta segala kebijakan yang pro-rakyat, kerap luput dari pantuan demos.

Dalam konteks pilkada serentak tahun ini atau pilpres tahun depan, standar kriteria demos terhadap calon-calon pemimpin mestinya tak terjebak pada hal-hal yang terlalu remeh: ganteng, tampang merakyat, pernah berfoto dengan petani atau nelayan, apalagi terpedaya dengan iming-iming uang. Terlebih, di tengah merebaknya sosial media dan kegandrungan orang zaman now pada hal-hal berbau visual (gambar), ruang-ruang publik akan mudah dijajah oleh hilir mudik foto-foto kandidat yang menjual mimpi dan slogan. Ujungnya repetisi belaka: mendekat ke rakyat tiap kali hajatan elektoral, namun usai semua itu para politisi salon selalu membekaskan omong kosong dan ingkar janji.

Barangkali rakyat sekali waktu harus menjadi tuli, menutup telinga sementara, agar pendengaran tak menjadi lalulintas dongeng, riuhnya janji, dan masuknya penipuan. Menutup mata pada klaim keberhasilan yang ditampilkan para buzzer dan instrumen-instrumen ilmiah yang dibayar oleh para pekerja politik. Di hadapan politisi salon, rakyat sepatutnya “jual mahal” dengan menjadi pemilih rasional. Publik mesti meninggikan posisi tawarnya lewat penelusuran jejak rekam, modal sosial, program yang realistis, juga etika politik kandidat. Bagi calon petahana (inkumben), harus ditelisik prestasi kinerjanya selama menjabat.

Jika tidak, mau apa lagi, mungkin memang kualitas pemilih dan kandidat sama-sama rendah.[Nusantaranews.com]