Fraksi PKB Beri Nilai Negatif LKPJ Walikota Tangerang

TANGERANG – Laporan Kinerja Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang Tahun 2019 disorot anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal. Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mememinta Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Permukiman memperbaiki kinerjanya. 

“Kami telah menerima dan juga mempelajari LKPJ Walikota Tangerang. Dari semua yang dilaporkan, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan kami,” ujarnya, Senin (20/4/2020).

Menurut Tasril, Pemerintah Kota Tangerang terlihat kurang profesional dalam penggunaan dana APBD yang telah dianggarkan. Terlebih masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota Tangerang yang hingga sekarang terasa belum maksimal. “Dari tahun ke tahun, selalu saja ada anggaran yang tidak teralokasikan. Jika kita cermati, tahun 2017 tersisa dana sekitar 800 Miliar, tahun 2018 tercatat sekitar Rp 560 Miliar, dan tahun lalu masih tersisa Rp 581 Miliar yang tidak teralokasikan,” tambahnya.

Ia menilai, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  kurang memuaskan. Karena belum optimalnya dalam pengunaan dana, sehingga mengakibatkan  relisasi tidak maksimal di lapangan. 

Salah satu yang disorot adalah problem banjir yang belum lama ini melanda beberapa wilayah di Tangerang, yang salah satunya adalah wilayah Pondok Bahar. “Banjir kemarin menjadi salah satu contoh bagaimana sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Terbukti, karena hujan sedikit saja, jalan utama di Pondok Bahar bisa terjadi banjir. Belum lagi di banyak titik rawan banjir lainnya,” tambahnya.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Tangerang memiliki  standar kualitas tata kelola perkotaan yang baik, mengevaluasi dengan cermat dan berani memberi sanksi terhadap BKM yang nyata-nyata tidak profesional dalam pengerjaan proyek. “Hal ini diperlukan agar hasil pengerjaan proyek pembangunan sarana-prasarana BKM di wilayah kecamatan dan kelurahan memenuhi standar kualitas yang diharapkan,“ ungkap Tasril.

Tansril berharap, pemerintah Kota Tangerang kedepannya harus menambah pompa pembuangan air dalam jumlah dan kapasitas yang memadai di setiap wilayah dengan potensi banjir yang tinggi. “Selain itu juga perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin alat pompa dapat digunakan setiap saat, serta melakukan pengecekan dan pemeliharaan tanggul secara rutin,” tambahnya.

Dinas Lingkungan Hidup juga harus berperan dengan baik dalam pencegahan bencana banjir. Salah satunya adalah dengan melakukan penanganan sampah agar menjadi lebih baik dan efisien, sehingga tidak menumpuk dan menyebabkan banjir. “Sebaiknya Pemerintah Kota dapat terus meningkatkan kapasitas dalam penanganan kebersihan perkotaan. Karena itu, aparat yang terlibat harus orang-orang yang proaktif dan responsif terhadap keluhan dan aduan masyarakat,” tambah Tasril.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran ke depan, Tasril juga menyarankan Pemerintah Kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan umum untuk kenyamanan transportasi bagi masyarakat selaku pengguna. Ia berharap kualitas infrastruktur dan fasilitas transportasi yang tersedia dapat dinikmati dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tangerang.