Rencana pembangunan SMP Negeri (SMPN) 26 di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), mendapat dukungan penuh dari warga sekitar.
Pembangunan SMPN 26 mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan pembangunan sekolah tersebut baru memasuki tahap fisik pada Januari 2027.
Feri (40), warga RT05 RW17, mengatakan masyarakat pada prinsipnya mendukung pembangunan sekolah tersebut selama tidak ada penggusuran rumah warga.
“Kami sebagai warga tentu mendukung pembangunan SMPN 26 ini. Dengan catatan tidak ada penggusuran rumah warga seperti isu yang berkembang kemarin. Kalau memang untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat, kami sangat setuju,” kata Feri, Selasa (26/10/26).
Warga juga meminta akses masyarakat tetap diperhatikan selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami berharap selama proses pembangunan tidak ada penggusuran dan akses warga tetap diperhatikan. Kalau semuanya dikomunikasikan dengan baik, saya rasa warga akan mendukung,” ujarnya.
Sosialisasi pembangunan telah digelar di RT05 RW 17, Kelurahan Jombang, pada September lalu. Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), pemerintah kelurahan, anggota DPRD Tangsel, serta warga.
Pertemuan menjadi forum untuk menjelaskan tahapan pembangunan sekaligus membahas sejumlah persoalan teknis yang perlu disiapkan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Kepala Bidang Pembangunan DCKTR Tangsel Maryoto menjelaskan, sosialisasi menjadi bagian penting untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan teknis pembangunan kepada warga.
Menurutnya, sebelum konstruksi dimulai, terdapat sejumlah hal yang masih harus disinkronkan, termasuk pencatatan anggaran pembongkaran dan pelaksanaan pembangunan dengan OPD yang menangani perencanaan serta aset.
“Dalam tahapan pembangunan, tentunya harus dilakukan pembongkaran bangunan terlebih dahulu. Setelah kami koordinasikan dengan OPD yang menangani perencanaan dan aset, ternyata pencatatannya berbeda antara anggaran pembongkaran dengan pelaksanaan pembangunan,” jelas Maryoto.
Selain persoalan administrasi dan anggaran, DCKTR juga telah melakukan survei terhadap lokasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah akses mobilisasi kendaraan proyek.
Menurut Maryoto, akses tersebut perlu dibicarakan bersama pemilik lahan agar kendaraan proyek, termasuk kendaraan pengangkut material berukuran besar, dapat keluar-masuk selama pembangunan berlangsung.
“Ke depannya ini perlu kita komunikasikan lagi dengan yang punya lahan, bagaimana kita membuat kesepakatan sehingga dapat memperlancar pembangunan,” katanya.
Persiapan teknis juga mencakup metode konstruksi. DCKTR masih mengkaji metode yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.
Metode pancang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Namun, apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, metode bore pile dapat digunakan.
“Kalau sekiranya mengganggu lingkungan, nanti kita akan pakai bore pile. Jadi masih kita kaji lagi bagaimana teknisnya dan seperti apa kondisi di lapangan,” pungkasnya. (adv)

