Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Sasar Kelompok Waria
Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak memdatang, KPU Kabupaten Tangerang menyisir semua kelompok potensial yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tangerang, tak terkecuali kelompok waria.
Baca juga
Berlokasi disalah satu rumah makan di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, kegiatan sosialisasi dengan puluhan peserta waria pun dihelat, Rabu (18/04/2018).
Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Achmad Jamaludin pun didaulat menjadi narasumber yang mendapatkan sambutan antusias dari peserta.
Jamaludin dengan gaya santai yang diselingi lelucon memaparkan materinya, terkadang diselingi celetukan khas peserta yang membuat suasana sosialisasi itu tampak cair.
Selain menyampaikan tahapan Pilbup Tangerang yang perlu diketahui peserta, ia juga menyampaikan jika kelompok waria pun bisa berpartisipasi aktif untuk turut mensukseskan Pilpub Tangerang dengan menyampaikan informasi yang telah didapatkan diforum tersebut kepada warga lainnya.
Dalam sesi tanya jawab, kelompok waria itu menyampaikan keluhan terkait tindakan diskriminasi yang kerap didapatkan saat mengakses pelayanan publik, seperti diungkapkan salah satu peserta yang kesulitan saat membuat KTP elektronik.
Menanggapi hal itu, Jamaludin mengaku turut merasa kecewa jika masih ada perilaku diskriminatif terhadap kelompok waria, pasalnya setiap warga negara mendapatkan pelayanan publik yang sama.
“Saya akan koordinasi dengan camat setempat dan pak sekda supaya di perhatikan kependudukan para waria yang ada di kabupaten Tangerang, karena mereka mempunyai hak pilih yang sama dengan kita semua,” ujarnya.
Sementara Ketua komunitas Waria Maju Bersama (KWMB), Nur Salon mengungkapkan kehadiran mereka dikegiatan sosialisasi itu sebagai bentuk penghargaan dari KPU karena eksistensinya diakui negara.
“Dengan sosialisasi ini kami dapat pemahaman tentang proses Pilkada 2018, dan esok 27 juni 2018 kami bersama-sama akan berbondong-bondong ke TPS guna memilih bupati dan wakil Bupati,” katanya.
Ia mengaku, sebelum sosialisasi itu, kelompoknya sama sekali tidak mengetahui hak ikhwal terkait Pilkada, sehingga kegiatan serupa maupun hal lain terkait dengan segala bentuk pengetahuan lainnya dipandang penting oleh mereka.
“Kami juga ingin berpartisipasi, sehingga butuh mendapatkan banyak pengetahuan,” tukasnya. (mg5)