Menjelang Pemilu, Natalius Pigai : Mahasiswa Jangan Ikuti Penipuan Pemerintah
Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut bahwa mahasiswa merupakan penentu masa depan bangsa, termasuk dengan hak memilihnya, dia mengatakan bahwa mahasiswa jangan sampai mengikuti pemerintah yang sering menipu masyarakat.
Baca juga
“Jangan ikuti penipuan-penipuan pemerintah saat ini,” ungkap Natalius dalan forum Seminar Nasional di Audotorium Harun Nasution, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Selain itu, dalam seminar Natalius menjelaskan empat hak yang harus terpenuhi dalam berlangsungnya pemilihan secara demokratis, terutama yang akan dijalankan di Indonesia, pada pemilu 2019 mendatang.
Dalam seminar yang bertema ‘Demokrasi Hari Ini’, Natalius menyampaikan perspektifnya dari sudut pandang HAM.
Natalius mengatakan, dalam kaitannya antara pemilihan dan HAM, ada empat hal yang harus dipastikan terpenuhi untuk masyarakat.
“Right to vote, hak untuk memilih. Sejak dia dilahirkan sampai dia kembali ke Tuhan. Memilih itu adalah hak mutlak yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun,” ujar Natalius menyebutkan hak yang pertama.
Dalam hal ini, ia menekankan tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang harus mengakomodir seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat.
“Hak untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan dan politik,” ujarnya.
Selain memilih, masyarakat juga berhak ambil bagian untuk menjadi eksekutif dan legislatif melalui mekanisme pemilihan. Dalam hal memilih dan dipilih, Natalius menegaskan keduanya tak boleh sama-sama dihalangi.
Keterkaitan demokrasi dan HAM juga menyangkut hal penyelenggara pemilihan itu sendiri.
Bagi Natalius, KPU dan Bawaslu terutama, merupakan wasit yang mutlak harus adil demi tercapainya pemilihan yang tidak cacat HAM.
“Free and fair election, di mana penyelenggara pemilu harus bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil,” ujarnya.
Terakhir, Natalius menyebut demokrasi harus dijalankan sesuai mekanisme, meakipun negara dalam kondisi darurat.
“Ketika negara mengatakan situasi darurat, maka keberalihan pemimpin bisa terjadi, dan tetap dengab mekanisme yang ada,” tutupnya. (den)