PSI Kritik Penanganan Banjir di Tangsel

Banjir awal tahun yang merendam 119 titik lokasi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyebabkan 4 warga tewas dan sekira 2500 jiwa mengungsi. Lambannya kordinasi antar perangkat daerah, menuai kritik tajam dari legislatif.

Hal yang paling disorot adalah tak terintegrasinya penanganan dampak banjir. Sontak situasi itu, membuat ribuan warga terdampak menerima bantuan dan proses evakuasi.

“Penanganan banjir kemarin itu tak terfokus siapa yang ambil kendali. Bagaimana ke depan supaya penanganan ini lebih terintegrasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Kemarin hampir di semua titik jalan sendiri-sendiri seperti itu,” ungkap Alexander Prabu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Jumat (10/1/2020).

Dia mencontohkan, bantuan yang diberikan kepada korban banjir sifatnya hanya sporadis, tanpa mengetahui gambaran detail prioritas apa yang dibutuhkan warga. Misalnya untuk bantuan konsumsi makanan instan, kebutuhan balita serta lansia.

“Contoh, banyak bantuan sejumlah dus mie instan ke satu lokasi. Tapi masalahnya, warga terdampak ini mau makannya bagaimana? masaknya di mana? rumah mereka tenggelam, dapur umumnya nggak ada. Akhirnya bantuan itu nggak tepat sasaran. Disinilah pentingnya kordinasi yang jelas itu, titik ini butuh apa, berapa banyak, ada balita dan lansianya nggak, itu harus ada yang ambil kendali,” terangnya.

Dilanjutkan Prabu, dalam kondisi darurat bencana sudah semestinya Badan Penanggulana Bencana Daerah (BPBD) mengambil penuh kendali kordinasi. Karena hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana dibeberkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 28 tahun 2017.

“BPBD harus ambil kendali kordinasi itu. Kami saja turun ke titik banjir sampai 3 kali waktu itu, jadi kami tahu detail bagaimana proses penanganan di bawah. OPD ini harus mendengarkan suara kami, karena kami juga kan menyerap aspirasi dari masyarakat, jadi kami sampaikan,” ucapnya.

Menurut dia, bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 kemarin bisa saja terulang kembali. Oleh karena itu, Fraksi PSI bersama-sama fraksi lainnya mewanti-wanti agar penanganan bencana ke depan harus lebih terpadu dan terkoordinir.

“Kan bisa saja masa tanggap darurat ini diperpenjang, melihat situasi cuaca seperti ini. Ke depan kordinasi itu harus jelas. Misalnya soal pengerahan perahu karet untuk evakuasi, lalu dinas kesehatan bersiaga untuk penanganan medisnya, konsumsinya bagaimana,” imbuhnya.

DPRD Kota Tangsel sendiri telah menggelar pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas penanganan banjir, Kamis 9 Januari 2020. Kepala BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Pemukiman, hadir dalam pembahasan itu.

Sementara itu, Kepala BPBD, Chairudin, enggan menangapi kritik tersebut. Saat ditemui di gedung DPRD Tangsel dia tak mau berkomentar, dan justru menyampaikan jika jajarannya tengah fokus menginventarisir jumlah kerugian akibat banjir kemarin.

“Yang jelas sejak awal kejadian banjir, tim kita sudah bergerak semua ke lapangan,” tandasnya. (ham/daw)