Untuk Kepentingan Umum
Pemkot Tangsel

Capaian Sosialisme di Korea Utara

Setelah revolusi demokratik buruh, tani dan intelektual dicapai, bagaimana negara sosialis Korea Utara mengelola kebutuhan pokok rakyat?

Semua produksi dikelola dengan struktur ekonomi sosialis untuk dua hal: kebutuhan pokok dan kebutuhan umum lainnya.

Ketika semua sarana produksi dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh negara demokratik kerakyatan, maka tidak ada upah, karena upah adalah pembayaran tenaga kerja yang dibeli oleh kapitalis untuk memproduksi komoditas yang diperjual-belikan untuk memperoleh laba. Laba ini didapat dari nilai lebih yang didapatkan dari jam kerja yang melebihi ongkos produksi.

Kerja produksi sosialis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, dibidang pangan, sandang dan papan.

Upah digantikan dengan distribusi atau pembagian kebutuhan hidup rata-rata yang memadai bagi setiap pekerja/buruh dengan semacam voucher yang dibagikan dan ditukarkan untuk mendapatkan jatah kebutuhan hidup di toko-toko meliputi bahan pokok, lauk pauk dan buah-buahan, intinya semua kebutuhan pangan untuk setiap orang.

Uang sebagai upah diberikan setiap bulan dan digunakan untuk membayar nilai kerja yang diukur dari tingkat dan kapasitas kerja, misalnya guru dan buruh tambang mendapatkan uang yang lebih tinggi dari pekerja lainnya, sementara kebutuhan hidup pokoknya sama dengan setiap orang yang bekerja di bidang lainnya.

Untuk petani, mereka menggarap kebutuhan pokok pangan nasional secara kolektif di pertanian kooperatif, dengan perumahan gratis dan pekarangan yang cukup untuk menanam sayur mayur, buah dan apotek hidup selain untuk pertanian kolektif yang bisa dijual untuk mendapatkan uang.

Hasil pertanian kolektif dihimpun secara kolektif dan dibagikan kembali kepada petani sesuai kebutuhan pangannya sehingga tidak ada penimbunan pangan yang tidak boleh diterapkan di negara sosialis, misalnya penimbunan gula, karena tidak boleh diperdagangkan secara bebas di pasar, kecuali buah-buahan hasil dari cocok tanam di pekarangan petani.

Baca Juga: Tentang Perjuangan Pembebasan Nasional
Baca Juga: Catatan dari Penjara: Jelang Eksekusi Mati Anggota Biro Chusus PKI
Kebutuhan sekolah mulai dari pensil sampai seragam dipenuhi oleh negara dengan dikelola oleh pihak sekolah untuk mengetahui dengan tepat ukuran dan jumlah kebutuhan pendidikan disetiap sekolah.

Perumahan dibagikan secara gratis di kota dan desa, bagi setiap keluarga yang baru menikah dengan mengajukan langsung kepada negara.

Rumah untuk setiap keluarga baru ini dilengkapi oleh semua perabot rumah tangga dan bisa mengajukan pindah ke rumah yang lebih luas ketika anggota keluarga bertambah lebih dari 2 anak.

Untuk perempuan hamil, diberikan cuti hami sejak bulan ketiga kehamilan dan selama 3 tahun untuk mengurus dan memelihara bayinya, dengan jatah penuh dari kebutuhan pangan, namun uang tidak diperoleh karena ia mengambil cuti. Kesehatan perempuan hamil dan bayi dilayani secara gratis oleh klinik-klinik negara sosialis.

Berikut pencapaian sosialisme juche (berdikari) Korea Utara:

Tidak ada buta huruf
Pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan
Pendidikan wajib selama 12 tahun
Universitas dan Perguruan Tinggi gratis dengan ujian masuk menurut kemampuan intelektual
Pelayanan kesehatan gratis
Perumahan gratis untuk semua keluarga
Pajak dihapuskan sejak tahun 1974
Reformasi Agraria
Pertanian Kolektif/Koperatif yang dikelola oleh petani
Pabrik-pabrik dikelola buruh
Tiada pengangguran
Tiada anak jalanan, kejahatan kota besar, pelacuran dan narkoba
Panti Gratis untuk LANSIA dan anak yatim
Demokrasi Kerakyatan: komite rakyat di tiap distrik, wakil rakyat dipilih selama 5 tahun di setiap distrik untuk mewakili distrik di Majelis Tinggi Rakyat (Majelis Rakyat Nasional)
Undang-Undang Perlindungan Anak-anak, Perempuan dan Lansia

Wardana Toer
Jurnalis

Berita Lainnya
Leave a comment