RESPUBLIKA.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah menyoroti kesejahteraan dan regenerasi Petani.
Hal itu diungkapkan Hindun usai menerima audiensi dari Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Waljama’ah (YPI Aswaja), Yayasan Semai, dan Yayasan Averous di Gedung DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Audiensi yang diikuti sekitar 140 peserta tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan petani, persoalan harga hasil panen, distribusi pupuk, hingga rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
Salah satu peserta audiensi dari YPI Aswaja, Nur Masnah, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi petani yang dinilai belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Menurutnya, besarnya tenaga dan biaya yang dikeluarkan petani belum sebanding dengan harga jual hasil panen yang mereka terima.
“Kami kasihan dengan para petani. Harga hasil panen di pasaran hancur, padahal tenaga yang dikeluarkan sangat besar. Pupuk pun masih sulit diperoleh,” ungkap Nur Masnah.
Ia mencontohkan penurunan nilai hasil penjualan ketela yang sebelumnya mencapai Rp20 juta per tahun, kini hanya sekitar Rp5 juta per tahun. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan pendapatan petani dan menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup maupun membiayai kembali kegiatan produksi pertanian.
Keluhan serupa juga disampaikan para petani jagung. Ketua YPI Aswaja, Sunaryo, mengatakan penurunan harga jual jagung menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan petani. Menurutnya, kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) belum dirasakan manfaatnya secara optimal oleh petani.
“Kami melihat adanya HET yang ditetapkan, tetapi belum memberikan dampak kepada para petani,” ucapnya.
Selain persoalan kesejahteraan dan harga komoditas, peserta audiensi juga menyoroti minimnya ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Padahal, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hindun Anisah menyampaikan apresiasi atas masukan dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan pertanian.
Hindun menegaskan bahwa aspirasi tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan pangan.
Sebab menurut Hindun, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pangan nasional. Upaya mewujudkan swasembada pangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan petani mendapatkan akses terhadap sarana produksi, pupuk yang mudah dijangkau, serta harga jual hasil panen yang memberikan keuntungan layak.
“Jangan sampai kita berbicara tentang swasembada pangan, tetapi petaninya justru belum sejahtera. Petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan,” tegasnya.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Kudus, dan Demak tersebut juga menyoroti pentingnya regenerasi petani. Menurutnya, sektor pertanian harus semakin menarik bagi anak muda, baik dari sisi pendidikan, peluang usaha, maupun prospek kesejahteraannya.
Hindun mengatakan dirinya turut mendorong peningkatan minat generasi muda melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi di bidang perikanan dan pertanian, termasuk di politeknik terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk mengembangkan sektor pertanian.
“Kami mendorong agar generasi muda semakin tertarik di dunia pertanian. Ini penting karena cita-cita swasembada pangan yang diharapkan Presiden Prabowo harus diwujudkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Kita membutuhkan petani muda yang terampil, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.
Hindun menambahkan, Komisi IV DPR RI juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyaluran stok dan cadangan pangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak merugikan petani maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Fungsi pengawasan sebagai anggota DPR dilakukan untuk memastikan tidak ada penyaluran yang ditutup-tutupi. Semua harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

