Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) memperkuat sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Khususnya melalui penguatan partisipasi politik, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi perempuan di daerah.
Ketua Presidium DPP KPPI, Hindun Anisah mengatakan, pemberdayaan perempuan tidak dapat hanya diletakkan pada aspek peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi merupakan bagian penting yang perlu berjalan beriringan agar perempuan memiliki daya tawar dan kesempatan yang lebih luas dalam pembangunan.
“Pemberdayaan perempuan harus kita lihat secara utuh. Perempuan perlu memiliki ruang yang lebih luas dalam politik dan kepemimpinan, tetapi pada saat yang sama juga harus diperkuat dari sisi kapasitas dan kemandirian ekonominya,” katanya, saat ditemui di Ruang Rapat Lantai 7, Gedung F, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Anggota Komisi IV DPR-RI ini menilai, sinergi antara KPPI dan Kemendagri menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu agenda konkret yang dibahas adalah pemberdayaan perempuan melalui penguatan pelaku usaha mikro dan kecil perempuan di daerah. Program tersebut akan dikembangkan sebagai program percontohan di dua daerah, yakni Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia berharap program percontohan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan jangka pendek, tetapi dapat menghasilkan model pemberdayaan ekonomi perempuan yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di daerah lain.
Selain penguatan pelaku usaha perempuan, kerja sama juga diarahkan pada penguatan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah dalam mendukung UMKM perempuan. Salah satu bentuk kemitraan yang dibahas adalah membuka akses kerja sama antara pelaku UMKM perempuan dengan sektor usaha, termasuk perhotelan.
Menurut Hindun, akses pasar menjadi salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Karena itu, program pemberdayaan perlu didesain tidak hanya berupa pelatihan, tetapi juga memastikan adanya akses terhadap pasar, pembiayaan, jejaring usaha, serta kemitraan.
DPP KPPI memandang kolaborasi dengan Kemendagri sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan antara organisasi perempuan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Ketika perempuan memiliki kapasitas, akses, dan kemandirian ekonomi, ruang partisipasinya dalam pembangunan juga semakin kuat. Karena itu, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan politik perempuan harus berjalan bersama,” ucap politisi PKB ini. (rls)
