Kota Tangsel
Beranda / Tangerang Raya / Kota Tangsel / Pengamat Ungkap Siapa Saja Para Oknum ‘Pemain’ Lelang Pemerintahan

Pengamat Ungkap Siapa Saja Para Oknum ‘Pemain’ Lelang Pemerintahan

img 20210824 wa0112

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan siapa saja oknum-oknum yang biasa ‘bermain’ pada lelang proyek pemerintahan.

 

Kata dia, para ‘pemain’ pada proyek pemerintahan didominasi oleh Partai Politik (Parpol) oknum legislator dan juga oknum dari pejabat pemerintahan sendiri.

 

“Kalau lelang, biasanya yang paling banyak itu, dari parpol atau yang sudah menjadi dewan, dan oknum pejabat pemerintahan itu sendiri,” kata Trubus seperti ditulis, Selasa (24/8/2021).

Tangsel Perluas Akses Pendidikan, Dua SMP Baru Disiapkan untuk Kurangi Ketimpangan

 

Keterlibatan para ‘pemain’ pada proyek pemerintahan, kata Trubus, banyak terjadi. Peranan oknum tersebut biasanya untuk menentukan siapa pemenang pada suatu pekerjaan yang dilelang.

 

“Kadang udah disetel mas, nanti pemenangnya siapa,jadi nanti perusahaannya punya anaknya, saudaranya atau punya relasinya dia, nanti keuntungannya dibagi,” tuturnya.

 

Tangsel Genjot Sanitasi Lingkungan, Septic Tank Modern Minim Perawatan

Pola permainan yang dilakukan oleh para oknum tersebut, Trubus mengatakan seperti terjadi pada salahsatu Parpol.

 

Dimana oknum Parpol yang menduduki posisi Badan Anggaran (Banggar) dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, lantaran posisi Banggar DPRD paling mengetahui proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

 

“Karena dia kan misalkan di banggar, nah dia udah tau tuh mas akan ada proyek. Itu di jaman waktu demokrat, demokrat banyak sekali yang masuk penjara karena itu kan mas, jadi di banggar itu. Jadi sudah tau ini proyek apa,” ujarnya.

Tekan Populasi Kucing Liar, Komunitas di Tangsel Bakal Gencarkan Sterilisasi

 

Guna meminimalisir terjadinya ‘permainan’ dalam lelang, Pemerintah diminta untuk lebih transparan dalam hal pengadaan barang dan jasa.

 

Transparansi tersebut, Trubus menambahkan, dapat menjadi solusi mengurangi dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah.

 

“Sistem lelangnya harus transparan.Terus yang kedua, sistem digitalitas itu untuk memperkecil ruang permainan, tapi harus terbuka. Cuma memang sulitnya di terbukanya itu. Kalau nilainya besar biasanya yang ngatur banyak mas,” pungkasnya. (ari)

Loading...
×
×