RESPUBLIKA.ID – Forum Masyarakat Rawa Buntu Peduli mempertanyakan rencana pemindahan kantor Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel.
Forum yang berisi sejumlah tokoh masyarakat, pemuda hingga pengurus lingkungan itu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memberikan penjelasan dasar dan urgensi kantor kelurahan, usai beredarnya Surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.19.2/1900/BGN/2026 tertanggal 9 Juli 2026 tentang permohonan sosialisasi pekerjaan serta peninjauan aset-aset di wilayah Kelurahan Rawa Buntu.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat bukan sekadar dipindah atau tidak, tetapi apa urgensinya, apa kajiannya,” kata salah seorang Tokoh Pemuda Rawa Buntu, Hermansyah Toha, usai diskusi dengan warga, Minggu (26/7/2026).
Toha bersama masyarakat sekitar kantor Kelurahan Rawa Buntu mengaku belum mendapat sosialisasi dari Pemkot Tangsel.
Padahal, kata dia, kantor kelurahan yang telah berdiri sejak tahun 1972 itu memiliki nilai sejarah dan menjadi identitas masyarakat Rawa Buntu.
“Kantor kelurahan Rawa Buntu dibangun dari tahun 1972, dari Banten belum jadi Provinsi, kebanggaan masyarakat itu ada tertanam disini, tapi dengan mudahnya kantor ini akan dipindahkan tanpa alur urgensi ataupun kajian yang jelas.dan mengapa masyarakat yang terdampak langsung belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Selain memiliki nilai sejarah, lokasi kantor kelurahan tersebut saat ini menurut Toha juga sangat strategis, karena berlokasi di pinggir jalan raya Rawa Buntu.
Sehingga memudahkan warga dalam mengurus persoalan administrasi yang dibutuhkan.
Oleh sebab itu, warga meminta proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat yang akan merasakan dampak langsung, bukan hanya berdialog dengan tokoh tertentu saja.
“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas, sehingga masyarakat mengetahui alasan dan tujuan dari rencana pemindahan ini,” pungkasnya.
