Rencana pembangunan SMP Negeri 25 Tangerang Selatan (Tangsel) di kawasan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan sebuah gedung sekolah baru.
Di balik rencana tersebut terdapat kebutuhan yang lebih besar, yakni penambahan daya tampung SMP negeri sekaligus pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah yang terus berkembang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) segera memulai pembangunan di lokasi guna mewujudkan target pemerataan pendidikan.
Pembangunan SMPN 25 dan SMPN 26 direncanakan menjadi bagian dari pembangunan tujuh SMP negeri secara bertahap yang akan dilaksanakan oleh DCKTR.
“Pembangunannya sudah direncanakan sebelumnya,” terang Kepala DCKTR Tangsel, Ade Sufrizal, dikutip Senin (07/09/26).
Kebutuhan tersebut menjadi penting karena jumlah lulusan sekolah dasar setiap tahun terus membutuhkan ruang belajar di jenjang SMP, sementara kapasitas SMP negeri masih terbatas.
Kondisi itu membuat persaingan mendapatkan kursi SMP negeri semakin ketat, khususnya di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Dengan hadirnya SMPN 25, pemerintah memiliki peluang memperluas akses pendidikan negeri di wilayah Serua dan sekitarnya. Keberadaan sekolah baru juga dapat memperpendek jarak akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini harus mencari sekolah di wilayah lain.
Pembangunan sekolah negeri juga memiliki manfaat jangka panjang. Selain menambah jumlah ruang belajar, sekolah baru dapat menjadi instrumen pemerataan layanan pendidikan sekaligus mengurangi ketimpangan daya tampung antarwilayah.
Pemkot Tangsel sendiri menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu prioritas. Sepanjang 2025, pemerintah melakukan revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan di sejumlah wilayah untuk memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang aman dan layak.
Namun, urgensi pembangunan tidak berarti seluruh proses dapat berjalan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
Penolakan sebagian warga Bukit Nusa Indah menjadi catatan penting yang harus dijawab pemerintah. Warga menyoroti persoalan akses jalan, lalu lintas, lingkungan, keselamatan siswa serta dampak aktivitas sekolah terhadap kawasan permukiman.
“Kami turun langsung mediasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan OPD terkait lainnya. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka akan kita carikan solusi demi kepentingan bersama,” jelasnya.
Karena itu, kebutuhan membangun SMPN 25 dan kebutuhan warga sekitar seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Pemerintah tetap memiliki kepentingan menghadirkan fasilitas pendidikan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat yang sama harus memastikan pembangunan dilakukan dengan kajian yang matang, transparan dan melibatkan warga terdampak.
Apalagi sekolah bukan sekadar bangunan. Ketika beroperasi, SMPN 25 nantinya akan menjadi pusat aktivitas ratusan siswa, guru dan orang tua setiap hari. Karena itu, persoalan akses kendaraan, keselamatan pelajar, sirkulasi lalu lintas, lingkungan, ruang terbuka hingga kapasitas sekolah harus dipastikan sejak awal.
Dengan demikian, urgensi pembangunan SMPN 25 sesungguhnya terletak pada kebutuhan memperluas akses pendidikan negeri dan menambah daya tampung siswa di Tangsel.
Tantangannya adalah bagaimana memastikan kebutuhan publik tersebut diwujudkan tanpa mengabaikan hak dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Pembangunan sekolah tetap penting dan dibutuhkan. Namun, cara membangunnya harus sama pentingnya dengan tujuan pembangunannya. (adv)
