Martin Syarkowi: Deklarasi #2019 GantiPresiden Malah Ajak Warga Hujat Pemerintah

Deklarasi #2019 Ganti Presiden rencananya bakal digarap di Banten. Acara ini dikabarkan bakal dihadiri penggede-penggede nasional. Bahkan musisi Ahmad Dhani turut serta dalam acara tersebut.

Selain Ahmad Dhani, sejumlah tokoh nasional juga bakal hadir. Demikian dikatakan ketua panitia Sudrajat Syahrudin

Rupanya deklarasi ganti presiden ini dianggap sebagian kelompok sebagai sesuatu yang aneh. Meskipun tidak melanggar aturan.

 Kordinator Majelis Pesantren Salafi (MPS) Banten Matin Syarkowi mengatakan, deklarasi#GantiPresiden merupakan kalimat bersayap. “Hingga hari ini Presiden Jokowi masih menjadi Kepala Negara Indonesia yang dipilih secara legal di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi,” kata Matin.

Menurut Matin, seandainya kelompok tersebut mau deklarasi capres lain maka tidak menjadi persoalan. Sebab, hal itu merupakan hak berdemokrasi. Akan tetapi jika berkumpul sambil menghujat pemerintah yang sah dan mengajak orang lain untuk ikut membenci Presiden, maka aparat harus bertindak.

“Nuansa untuk menciptakan Presiden Jokowisebagai musuh bersama sangat terasa, manakala muncul tagline Asal Bukan Jokowi. Akan tetapi, hingga saat ini mereka belum berani menampilkan calon yang akan diusung,” ujar Matin.

Sementara Ketua Majelis Bumi Alit Cikeusal,KH. Elang Mangkubumi, mengatakan seharusnya mereka berani mendeklarasikancapres. “Menurut saya, teriakan GP2019 adalah teriakan kelompok yang memiliki pemikiran rasional dan tidak konstitusional,” ujarnya.

Ketua Bidang Politik dan Organisasi RelawanPerjuangan Demokrasi (REPDEM) Kota Serang D Sucitra, Gerakan 2019 ganti presiden adalah pelanggaran terhadap konstitusi, dan upaya memecah belah ketentraman warga Banten.“Betul undang-undang republik ini melindungi kebebasan warganya untuk berpendapat.

Namun demikian, implementasi dari menyuarakan pendapat itu dilarang keras untuk melanggar undang-undang lainnya, dalam hal ini adaundang-undang pemilu yang dilabrak,” katanya.

Selain soal pelanggaran undang-undang, Sucitra juga mengkhawatirkan terjadinya gesekan antar warga di jantung Provinsi Banten. Sebab, lokasi yang dipilih berdekatan dengan kantong-kantong pendukung presiden.

“Ini berbahaya. Persoalannya, ketika gesekan terjadi, bukan hanya kedua kubu yang menjadi korban, tetapi warga Banten yang tidak tahu menahu soal dunia politik disekitar lokasi juga akan menjadi korban,” katanya. (eni/firda)