RESPUBLIKA.ID – Efesiensi anggaran publikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menjadi sorotan.
Pasalnya, kebijakan efesiensi itu berdampak pada perusahaan media, yang selama ini bekerjasama dengan pemerintah.
Pemangkasan anggaran publikasi itupun menjadi pembahasan pada Forum Grup Discussion (FGD) yang di gelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangsel, Jumat 20 Juni 2025.
Pada acara tersebut hadir sebagai pembicara Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel Buana Mahardika, Anggota DPRD Kota Tangsel Ledy MP Butar Butar, dan Direktur Utama Tangerang Online Abi Jumaedi.
FGD itu, kata Ketua PWI Kota Tangsel, Eko Nursanto mengatakan, digelar untuk mengetahui alasan pasti dari efisiensi anggaran publikasi.
Sebab, menurutnya, efesiensi anggaran itu sangat berdampak terhadap teman-teman yang bergantung perusahaan pers nya kepada Pemerintah Kota Tangsel.
“Kita menggelar Forum Group Discussion adalah untuk membahas bagaimana dampak efisiensi anggaran publikasi terhadap teman-teman yang bergelut di perusahaan media,” ucap Eko.
Lalu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar mengaku cukup prihatin dengan adanya efisiensi anggaran publikasi.
Hal itu, kata Ledy lantaran teman-teman wartawan merupakan pilar publikasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang disampaikan untuk masyarakat.
“Karena teman-teman wartawan sangat berjasa terhadap penyampaian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata Ledy.
Dampak efesiensi anggaran itu juga diakui oleh Direktur Utama Tangerang Online, Abi Jumaedi.
Sebab, menurut Abi, perusahaan media terkhusus media lokal menggantungkan hidupnya terhadap APBD di Pemerintah Kota Tangsel.
Kendati begitu, Abi menyarankan kepada pemilik media, untuk mengikuti pedoman Dewan Pers, prihal verifikasi perusahaan media.
“Ini jujur pemangkasan berdampak terhadap perusahaan media, karena bagaimanapun teman-teman media lokal lebih dari 100 persen menggantungkan hidupnya di APBD Kota Tangsel,” tuturnya.
Sedangkan, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Buana Mahardika mengatakan bahwa pemotongan anggaran publikasi ini berawal saat Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran untuk di tingkat Pemerintah Pusat hingga Daerah.
Dimana, menurutnya, dalam kebijakan efesiensi itu diatur tentang pemangkasan anggaran kegiatan seremoni, pengadaan makan minum kegiatan pemerintah dan juga ada kata pembatasan terhadap publikasi dan yang lainnya.
“Kalau saya lihat bahwa efisiensi anggaran publikasi ini hanya berkurang 13 hingga 15 persen saja, mungkin hanya porsi yang dikurangi,” pungkasnya.(Ari)
